INFO NASIONAL - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sundoyo mengatakan, BKKBN berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di fase demografi, dengan menjaga keseimbangan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total rata-rata nasional 2,10.

“Untuk menjaga penduduk tumbuh seimbang, TFR harus tetap diupayakan tidak melebihi dari angka rata-rata nasional 2,10. Oleh karena itu, 2,18 (data BPS) yang secara nasional ini bisa kita turunkan. Namun disparitas di masing-masing provinsi, TFR-nya berbeda-beda. Di Yogyakarta TFR nya di bawah 2,0, sementara di NTT masih 2,7,” ujarnya saat membuka Simposium Nasional Kependudukan 2024, di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurutnya, perlu ada intervensi terhadap provinsi ataupun kabupaten/kota yang gap TFR-nya masih tinggi agar keluarga yang berkualitas tersebar secara merata dan Indonesia bisa dengan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. “Dalam hal ini diperlukan implementasi grand design pembangunan kependudukan yang komprehensif, untuk memastikan perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” kata dia.

Sundoyo mengatakan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program makan bergizi gratis, sangatlah penting dalam menekan angka stunting. Ia berharap semua pihak dapat mendukung inisiatif ini demi menciptakan generasi yang sehat dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Badan Gizi Nasional berperan dengan intervensi gizi, BKKBN berperan dalam hal informasi dan data ataupun lainnya, seperti lembaga atau kementerian yang lainnya juga,” ungkap Sundoyo.

Terkait penanganan stunting yang menjadi tanggung jawab BKKBN, Sundoyo menyampaikan saat ini sedang dilakukan kajian penurunan stunting selama 2024 untuk dijadikan dasar kebijakan intervensi stunting pada 2025.

"Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, akan dirilis. Dan nanti bisa dilihat terkait dengan penurunan angka stunting,” ujarnya.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pada Januari 2025 mendatang memerlukan mekanisme pelaksanaan yang matang. Dengan menyasar anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, program ini dapan menyelesaikan semua tahapan pertumbuhan.

“Mulai dari dalam kandungan, ibu hamil, ibu menyusui, balita sampai anak SMA. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipecah,” kata dia.

Menurutnya, jika salah satu unsur tersebut tidak diintervensi, hasilnya tidak akan maksimal. Karenanya harus dikerjakan secara bersama-sama. “Untuk itu, kita berkolaborasi dengan semua unsur. Termasuk BKKBN dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” ujarnya. (*)