TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya akan tetap mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur setelah lengser dari jabatan presiden. Jokowi bahkan mengatakan dirinya akan rutin ke sana.

“Oh, nanti rutin (ke IKN),” kata Jokowi kepada awak media di IKN seusai peresmian Istana Negara pada Jumat, 11 Oktober 2024, yang dikutip dari rekaman audio Jokowi yang diterima oleh Tempo.

Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Tapi pembangunan IKN tetap harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan.

Di IKN, Jokowi hanya meresmikan Istana Negara. Mantan Wali Kota Solo itu menyerahkan peresmian Istana Garuda atau Kantor Presiden kepada Prabowo Subianto, yang akan dilantik sebagai presiden 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.

“Kami harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di IKN," kata Jokowi.

Pembangunan di IKN mulai dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara pada 2022 lalu. Pemerintahan Jokowi menargetkan pembangunan IKN akan rampung pada akhir tahun ini. Tapi sampai saat ini pembangunan tersebut belum tuntas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan untuk pembangunan IKN sejak sejak 2022 sampai tahun ini sudah mencapai Rp 72 triliun. Sesuai rencana awal, alokasi anggaran pembangunan IKN yang bersumber dari APBN hanya 20 persen dari total seluruh biaya pembangunan di sana yang mencapai Rp 466,9 triliun. DPR juga sudah menyetujui penambahan pembangunan IKN untuk tahun depan sebesar Rp 27,8 triliun.

Pemerintahan Jokowi juga awalnya berencana memindahkan aparatur sipil negara ke IKN tahun ini. Tapi rencana ini batal terealisasi.

Presiden Jokowi menegaskan, keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara sudah sesuai dengan ketentuan. Ia juga mengklaim bahwa proyek IKN sudah mendapat persetujuan seluruh rakyat.

“Jadi ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” kata Jokowi dalam sambutan di Rapat Koordinasi Nasional Baznas 2024, Istana Negara IKN pada Rabu 25 September lalu.

Jokowi menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk menandatangani keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. "Ya, mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan persnya, Ahad, 6 Oktober lalu. "Semuanya butuh waktu. Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota.”

Klaim Jokowi atas persetujuan seluruh rakyat itu tidak sepenuhnya benar. Sejak awal pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN, berbagai kalangan mengkritik rencana pemindahan ibu kota negara ini. Mereka menganggap pemindahan ibu kota negara tidak mendesak dilakukan. Sebab pemindahan itu akan menyedot banyak anggaran dari APBN.

Sebanyak 16 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur pernah menolak pembangunan IKN. Mereka menilai pembangunan IKN tersebut telah merampas tanah warga dan tanah adat. Mereka juga berulangkali berunjuk rasa untuk menentang pembangunan tersebut.

“Menolak upaya-upaya penggusuran paksa masyarakat lokal dan masyarakat adat dari tanahnya dengan dalih apapun,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, Mareta Sari, melalui keterangan tertulis pada 13 Maret lalu.

Pilihan Editor: Tergusur Perlahan Proyek IKN