TEMPO.CO, Jakarta - Belasan pejabat di sektor pendidikan dan sosial menjalani karantina selama tiga hari di Kementerian Pertahanan menjelang pelantikan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Karantina itu berlangsung mulai 8 hingga 10 Oktober 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan karantina di Kementerian Pertahanan merupakan kursus yang diadakan oleh Universitas Pertahanan. “Bukan (pelatihan) untuk calon menteri dan calon pejabat,” kata Dasco kepada Tempo, Rabu, 9 Oktober 2024.

Dua narasumber, salah satunya seorang petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengetahui pelatihan itu mengatakan para pejabat tersebut dihubungi oleh ajudan Prabowo sebelum acara berlangsung. Karantina bertujuan untuk mempersiapkan masa transisi kepemimpinan Prabowo.

Para pejabat itu di antaranya direktur badan usaha milik negara, rektor universitas, dan pejabat eselon 1 sejumlah kementerian. Prabowo memberikan pelatihan di awal sesi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga ikut memberikan kelas.

Baca juga: Penjelasan Istana Soal Pertemuan Tertutup Dua Jam Jokowi dan Prabowo di GBK

Bahlil membenarkan bahwa ia hadir di acara pelatihan. Bekas Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu menyebut acara itu bertajuk kursus kepemimpinan. Acara serupa pernah berlangsung sebelumnya selama enam kali.

Kendati begitu, Bahlil mengklaim tidak mengetahui apakah peserta yang hadir adalah calon menteri Kabinet Prabowo atau kepala badan. “Saya peserta, enggak tahu,” katanya. Ketua Umum Golkar ini mengatakan peserta selain rektor adalah pelaku dunia usaha.

Rektor Universitas Pertahanan, Jonni Mahroza, belum merespons ketika dimintai tanggapan melalui pesan teks. Jonni, menurut sejumlah politikus di partai yang tergabung dalam KIM, ikut membantu transisi pemerintahan Prabowo.

Prabowo sedang menyusun formasi kabinetnya dibantu sejumlah orang dekat dan tim gugus tugas. Prabowo akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi sekitar 43 kementerian. Menteri Pertahanan itu bakal mengotak-atik nomenklatur dan memecah sejumlah kementerian.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, misalnya, akan dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Kehutanan berpeluang digabung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sufmi Dasco menegaskan pembentukan kabinet masih dinamis sampai tanggal 15 atau 16 Oktober 2024. “Paling lambat 16, sehingga belum ada karantina-karantina,” katanya.

Pilihan editor: Istana Bantah Jokowi Serahkan Masalah IKN ke Prabowo