TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengatakan lembaganya siap ketika pemerintahan Prabowo Subianto membentuk Kementerian Kependudukan. Jika terbentuk, Kementerian Kependudukan itu nantinya merupakan pecahan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kami siap, para deputi juga siap (jika dibentuk Kementerian Kependudukan). Jadi, kami punya desain dan strateginya. Sudah ada di sini karena kekuatan data itu penting, ya. Tanpa data, kita mau bikin program seperti apa, kita enggak tahu,” kata Bonivasius di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Ia mengatakan pembentukan Kementerian Kependudukan semestinya menempatkan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai fokus utama berdasarkan data-data yang sudah ada, termasuk laporan kependudukan di tingkat nasional hingga daerah, serta pendataan keluarga oleh BKKBN setiap tahunnya.

“Yang jelas tetap kependudukan sebagai payungnya, ya, karena itu mencakup multisector. Tetapi kalau BKKBN, kami fokus kepada pembangunan keluarga dan keluarga berencana,” kata dia.

Menurut Bonivasius, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah di bidang kependudukan, di antaranya menjaga penduduk tetap seimbang dengan menjaga angka kelahiran total (TFR) tidak lebih dari 2,1 (saat ini angka TFR Indonesia 2,18), kebutuhan kontrasepsi atau KB yang tidak terpenuhi atau unmet need, serta angka stunting.

“Esensi dari sumber daya manusia di Indonesia kan di kekuatan dari pembangunan keluarga. Masih banyak pekerjaan rumah, kalau dari angka kematian ibu dan bayi, walaupun sudah turun itu masih tetap menjadi target kita menuju pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Ia menyinggung mengenai stunting. Target Presiden Jokowi mengenai angka stunting sebesar 14 persen di tahun 2024. Tapi berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, saat ini angka stunting masih di angka 21,5 persen.

Bonivasius mengatakan BKKBN bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kementerian/lembaga terkait lainnya terus melakukan intervensi serentak untuk penimbangan dan pengukuran balita. “Jadi, dengan kami melakukan kemarin intervensi serentak, dari data itu turun kok, sebenarnya di bawah 21,5 persen, tetapi nanti kami lihat hasil survei status gizi Indonesia. Sekarang (survei) sedang berjalan. Mungkin November atau Desember diumumkan hasilnya,” katanya.

Pilihan Editor: Lebur-Pisah Nomenklatur di Kabinet Prabowo