TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan akan menerima audiensi ikatan hakim pada Selasa besok. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pertemuan DPR dengan ikatan hakim tersebut akan membahas mengenai kesejahteraan hakim.

"Besok itu kami bersama kawan-kawan (DPR) akan menerima audiensi dari ikatan hakim yang akan memberikan atau mengajukan aspirasi mereka terhadap kesejahteraan," kata Dasco di kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan pimpinan DPR akan memimpin pertemuan tersebut sebab alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk.

Pertemuan DPR dan perwakilan hakim ini merespons aksi cuti bersama para hakim seluruh Indonesia, Senin ini. Solidaritas Hakim Indonesia mencatat sebanyak 1.748 hakim di berbagai daerah mengikuti aksi cuti bersama tersebut. Di samping itu, sekitar 148 hakim lainnya berkumpul di Jakarta. Mereka melakukan audiensi dengan berbagai pihak untuk membahas perbaikan kesejahteraan hakim.

Hari ini, perwakilan para hakim beraudiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Audiensi itu digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Solidaritas Hakim Indonesia juga beraudiensi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Habiburokhman, mengatakan DPR akan menggelar audiensi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Solidaritas Hakim Indonesia untuk membahas tuntutan peningkatan kesejahteraan para hakim. Ia mengatakan rencana audiensi tersebut berangkat dari perintah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepadanya.

"Saya sudah diperintah oleh Wakil Ketua DPR terpilih saat ini, Pak Sufmi Dasco Ahmad, untuk berkomunikasi dengan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan," kata Habiburokhman.

Ia menegaskan, DPR berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim. Komitmen tersebut, kata Habirokhman, sejalan dengan visi dan misi Presiden 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto. "Kami akan mengundang mereka (hakim) untuk sama-sama mencari solusi," kata dia.

Di gedung Mahkamah Agung, Solidaritas Hakim Indonesia bertemu dengan pimpinan Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu, juru bicara Mahmakah Agung, Suharto, mengatakan tidak ada mogok massal maupun cuti bersama para hakim. Ia mengatakan pelayanan pengadilan tetap berjalan meski sebagian hakim menuntut kenaikan gaji.

"Bukan cuti bersama, ya. Karena cuti bersama itu tanggalnya sudah ditentukan pemerintah atau tanggal masuk yang diapit dua tanggal libur," kata Suharto saat menerima audensi Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung Mahmakah Agung, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024. “Kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama karena mereka menggunakan hak cutinya dengan bebarengan."

Pilihan Editor: Pengadil yang Mencari Keadilan