TEMPO.CO, Jakarta - Eks juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Pribowo terpental dari daftar sepuluh nama calon pimpinan lembaga antirasuah itu. Nama Johan tak tertera dalam hasil pengumuman panitia seleksi yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, 1 Oktober 2024.

Johan Budi, bekas anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, menghormati seluruh proses yang berjalan. “Pansel dan presiden memilih calon yang terbaik. Mungkin saya belum layak jadi pimpinan KPK,” kata Johan Budi kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.

Johan Budi sebenarnya kandidat kuat pimpinan KPK. Dua narasumber di lingkaran panitia seleksi dan seorang sahabat Presiden Joko Widodo bercerita nama mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sempat masuk dalam daftar sepuluh nama capim KPK yang lolos seleksi. Kepada seorang sahabatnya, Jokowi pun menyatakan menjagokan Johan menjadi pimpinan di komisi anti-rasuah. Soal kabar ini, Tempo telah berupaya meminta konfirmasi ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno hingga Sabtu 5 Oktober 2024 namun tak direspons.

Belakangan, hari-hari menjelang finalisasi sepuluh besar nama capim, nama Johan tercoret. Jokowi sebelumnya memantau seleksi capim KPK dari tahap ke tahap. Dalam pemilihan 40 besar hingga 20 besar, Jokowi mendapatkan informasi nama-nama yang tersaring dan lolos.

Dua narasumber yang mendengar langsung dari pansel capim KPK menuturkan kubu Prabowo Subianto meminta nama Johan tak masuk daftar untuk diserahkan ke presiden. Dua orang dekat Prabowo, menurut narasumber yang sama, menghubungi panitia seleksi untuk menyingkirkan nama Johan.

Johan dianggap orang yang lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Prabowo. Johan pernah menjadi juru bicara presiden pada 2016 hingga 2019. Johan juga memiliki kedekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Johan mantan politikus PDIP.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah orang dekat Prabowo menghubungi Pansel KPK. “Kayaknya enggak. Saya enggak pernah menghubungi pansel,” kata Dasco saat dihubungi pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Ketua Pansel Capim KPK Muhammad Yusuf Ateh tak merespons ketika dimintai tanggapan hingga Sabtu, 5 Oktober 2024. Dugaan tak sejalannya Prabowo dan Jokowi dalam seleksi capim KPK dan calon Dewan Pengawas KPK lebih benderang setelah keinginan keduanya soal pengumuman hasil seleksi berbeda.

Prabowo awalnya meminta agar sepuluh nama capim KPK tak diumumkan sebelum ia dilantik sebagai presiden. Prabowo menginginkan daftar sepuluh nama yang lolos seleksi pansel disampaikan secara terbuka setelah 20 Oktober. Sehingga nantinya, presiden baru yang berwenang menyerahkan daftar nama tersebut untuk melalui seleksi tes uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk memilih lima komisioner.

Namun sejumlah narasumber mengatakan Jokowi berkehendak agar sepuluh nama diserahkan sebelum ia lengser. Daftar sepuluh nama itu semula akan diserahkan ke DPR pada 28 September atau sebelum masa jabatan anggota DPR periode 20219-2024 rampung. Namun pansel akhirnya menyerahkan daftar kepada Jokowi pada 1 Oktober 2024.

Jokowi sebenarnya sadar bahwa ia disorot karena cawe-cawenya. Bertemu anggota pansel di ruang VIP di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 1 Oktober, Jokowi menceritakan kegusarannya. Berbicara dengan pansel KPK selama 15 menit, Jokowi meyakinkan bahwa dalam seleksi sepuluh nama, ia tak cawe-cawe.

Kepada wartawan di Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur, akhir pekan kemarin, Jokowi mengatakan proses administrasi sepuluh nama capim KPK sudah di meja Sekretariat Negara. “Kalau sudah selesai, saya tandatangani,” kata Jokowi.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg