TEMPO.CO, Garut - Ratusan sopir angkutan umum di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar aksi mogok masal sebagai bentuk protes atas maraknya pungutan liar, premanisme hingga travel bodong. Mereka memarkirkan kendaraannya di bundaran simpang lima Kecamatan Tarogong Kidul.

Aksi protes para sopir ini menyebabkan pelayanan transportasi di Garut lumpuh. Para sopir ini berasal dari angkutan kota, angkutan pedesaan dan micro bus yang biasa melayani penumpang tujuan Garut Kota ke wilayah Garut Selatan.

Demonstrasi ini pun sempat ricuh. Para sopir menghadang rombongan calon Wakil Bupati, Luthfianisa Putri Karlina, yang melintas di lokasi aksi. Mereka memaksa Putri, turun dari kendaraannya untuk mendukung aspirasi para sopir.

Ketua Organda Garut, Yudi Nurcahyadi, mengatakan bahwa pendapatan para sopir menurun drastis akibat pungutan liar, premanisme dan travel bodong. Bentuk premanisme dan pungli di jalan yakni pemaksaan kepada sopir untuk membeli barang yang tidak penting seperti tisu, permen, minuman kemasan dan lain sebagainya.

"Banyak sopir yang tidak membawa uang ke rumah karena habis di jalan," ujar Yudi dalam orasinya, Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut dia, selama ini pemerintah daerah juga tidak berpihak kepada sopir. Hal itu terbukti dengan tidak adanya perlindungan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga sopir. Ribuan sopir di Garut belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Padahal Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional telah mewajibkan setiap warga tercover dalam BPJS pada 2024 ini.

Dalam bidang pendidikan, banyak anak supir yang kesulitan untuk mengakses sekolah yang layak. Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digalakan pemerintah tidak pernah didapatkan. Padahal mereka memiliki prestasi yang cukup baik. "Apakah anak sopir tidak boleh memiliki cita-cita jadi pilot dan pejabat," teriak Yudi disambut riuh.

Calon Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, mengaku akan memperjuangkan nasib para sopir bila terpilih nanti. "Meski saya perempuan, saya tidak takut untuk memberantas premanisme karena mereka ini cukup meresahkan tidak hanya bagi sopir tapi juga masyarakat. Garut harus nyaman dan aman," ujarnya.

Sementara mengenai bantuan untuk sopir, Putri mengaku telah menyiapkan kartu Garut Hebat untuk memberikan bantuan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kartu itu akan membantu masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar di BPJS kesehatan dan juga Kartu Indonesia Pintar. "Dananya bisa dari APBD dan sumber lainnya seperti CSR perusahaan," ujar Putri.

Pilihan Editor: Kerugian Gempa Bandung dan Sekitarnya Mencapai Rp385 Miliar, 21 Ribu Orang Terdampak