TEMPO.CO, Jakarta - Tiga calon gubernur Jakarta melangsungkan debat perdana mereka pada Rabu, 6 September 2024, yang berfokus utama pada upaya mengatasi kemacetan Jakarta.

Sebelumnya, panelis menanyakan strategi calon untuk mengatasi kemacetan, di mana Jakarta menempati peringkat ke-29 kota termacet dunia menurut Tomtom Traffic Index. Warga menghabiskan 53 persen waktu lebih lama untuk perjalanan, dengan jumlah kendaraan mencapai 21,9 juta, meningkat 24,3 persen sejak 2017. Lalu, bagaimana bunyi gagasan mereka masing-masing pasangan?

1. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), mengemukakan bahwa ada dua ideologi yang dapat digunakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Ideologi pertama kita akan menggencarkan penggunaan MRT, Busway, LRT dan juga kita mungkin akan berinovasi membuat river way atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta, " kata Ridwan Kamil seperti yang dikutip dari Antara.

Selain itu, Ridwan berencana memperluas jalan serta flyover yang sudah ada di Jakarta.

Ideologi kedua yang diusulkan adalah mengurangi mobilitas dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru.

"Membangun CBD (central business district) di Ancol, PIK, Meruya, Kelapa Gading, TB Simatupang sehingga orang (Jakarta) selatan tinggalnya di selatan kerja di selatan, nge mall nya juga di selatan dan begitu seterusnya, " ucapnya.

Selain itu Ridwan juga menyebutkan akan menggilirkan sistem kerja work from home (WFH) di sejumlah industri yang ada di Jakarta.

"Kita pergilirkan WFH, misal, Senin industri media, Selasa industri hukum dan seterusnya sehingga mengurangi pergerakan dan In syaa Allah mengurangi kemacetan, " katanya.

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, berencana mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dengan memperbaiki manajemen transportasi umum agar lebih optimal dan efisien. Ia menekankan pentingnya pengelolaan transportasi publik yang sudah ada, memastikan layanan yang aman dan nyaman bagi pengguna.

Dharma juga menyoroti perlunya kendaraan yang bersih, memiliki pendingin ruangan (AC) yang berfungsi baik, serta memberikan perhatian khusus bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Dharma Pongrekun mengatakan tidak perlu terburu-buru menambah jumlah armada transportasi publik yang belum tentu menjadi solusi terbaik dalam mengatasi kemacetan.

"Jika sudah diperbaiki manajemen baru dilakukan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan persoalan ini. Jangan mengeluarkan anggaran tapi belum tau faktor mana yang menjadi penyebab kemacetan," kata dia, dikutip dari Antara.

Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan, pihaknya akan menciptakan kawasan tersentralisasi. Di area tersebut akan tersedia tempat tinggal, pasar, dan sekolah, sehingga transportasi dapat dikonsolidasikan dengan baik dan dirancang berada dalam jarak 500 meter dari pemukiman.

"Ada feeder MRT, LRT, Transjakarta berupa mikro transportasi yang menghubungkan semua jenis transportasi. Kami juga menyiapkan kantong parkir yang aman dan nyaman sehingga warga mau memarkir kendaraan dan menggunakan transportasi publik," kata dia.

3. Pramono Anung-Rano Karno

Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengusulkan Program Jakarta Bergerak sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota.

"Kami ingin agar warga Jakarta tidak kena macet saat mau berangkat dan pulang kerja. Begitu juga warga Jakarta yang mau jalan-jalan keliling kota merasa nyaman menikmati indahnya Kota Jakarta," kata Pramono.

Hal tersebut juga tercantum dalam buku putih visi-misi "Mas Pram dan Bang Doel Jakarta Menyala".

Menurut Pramono, Jakarta yang menjadi barometer kemajuan pembangunan Indonesia, warganya harus bebas dari kemacetan. Karena itu, Pramono berkeinginan menggagas Program Jakarta Bergerak.

Program Jakarta Bergerak yang digagas Pramono Anung berfokus pada peningkatan cakupan layanan transportasi publik terintegrasi, seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan Mikrotrans Jaklingko.

Ia akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk memperkuat kualitas layanan tersebut, termasuk meluncurkan "Transjakarta Laut" di Kepulauan Seribu. Pramono juga menolak penyesuaian tarif transportasi publik berbasis NIK dan berencana menyediakan bus sekolah yang terintegrasi untuk mengurangi kemacetan.

Dengan pengalamannya sebagai Sekretaris Kabinet, ia memahami masalah Jakarta dan berkomitmen mengatasinya.

Pilihan Editor: Jakarta Kota Termacet ke-30 di Dunia, Dishub DKI: Banyak Proyek Pembangunan