Bursa Menteri Kabinet Prabowo Mulai Ramai: Meutya Hafid, Budi Gunawan, AHY, lalu Nusron Wahid

Senin, 7 Oktober 2024 06:28 WIB

Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid saat mengikuti rapat perdana Pansus Haji di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. DPR RI menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji dan menetapkan Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Haji, serta Wakil Ketua Diah Pitaloka (PDIP), Marwan Dasopang (PKB), dan Ledia Hanifa (PKB). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Selain Meutya Hafid, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kabarnya politikus Golkar Nusron Wahid juga masuk bursa menteri pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, disingkat kabinet Prabowo.

Nama Nusron santer sebagai calon menteri Prabowo setelah disebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia baru-baru ini.

“Pak Nusron cocok loh (jadi menteri). Pak Nusron cocok? Kader bagus juga kok,” kata Bahlil dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilukada Provinsi, Kota, Kabupaten se-Jawa Tengah di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Menurutnya, Nusron, yang turut hadir dalam rapat konsolidasi, cocok karena bagus dan memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Prabowo. Sebab itu Nusron akan menjadi salah satu nama yang akan diajukan Golkar sebagai menteri kepada Prabowo. Kendati demikian keputusannya tergantung pada Prabowo selaku pemegang hak prerogatif.

“Tapi saya lihat senyuman Pak Nusron mempunyai makna penting. Karena hubungan komunikasi yang sangat erat sekali dan Pak Nusron cukup luar biasa memberikan narasi yang membuat orang tersentuh,” kelakarnya, disambut seruan para kader yang hadir.

Desus Nusron jadi menteri di kabinetnya Prabowo salah satunya menguar setelah dirinya bersama Meutya Hafid, yang juga politikus Golkar, menemui Ketua Umum Partai Gerindra itu di Hambalang, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Pertemuan itu dibenarkan Waketum DPP Partai Golkar Dito Ariotedjo. Namun, ia menyebut tak ikut dalam agenda pertemuan tersebut

Advertising
Advertising

“Oh iyalah,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini saat menjawab pertanyaan wartawan soal Meutya dan Nusron ke Hambalang, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Kendati demikian Dito mengaku tidak tahu soal penentuan jajaran menteri Prabowo. Dito menyebut diskusi terkait menteri ada pada jajaran ketua umum partai. “Wah saya nggak tahu, tapi kalo mekanisme partai ya namanya menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih pastinya,” ujar Dito.

Adapun nama Meutya Hafid menjadi salah satu kader Golkar yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran disebut oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Meutya sebelumnya merupakan Ketua Komisi I DPR, mitra kerja Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo.

“Yang jelas Mbak Meutya dimasukkan dalam daftar, tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan,” kata Sarmuji di kompleks gedung DPR, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sarmuji juga tidak membantah kabar bahwa Meutya telah bertemu Prabowo. Dia mengatakan menjelang pelantikan, Prabowo terbuka untuk berdiskusi dengan siapa saja. “Tanya ke Mbak Meutya,” katanya. Sarmuji menyebut selain Meutya, Golkar juga mengusulkan sejumlah kader untuk menjadi menteri. Namun, dia enggan membeberkan nama-namanya.

“Saya enggak hafal satu-satu,” katanya.

Selain Meutya, sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Hashim Djojohadikusumo, juga membeberkan ada rencana empat jabatan menteri yang bakal diberikan kepada sosok lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang. Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo memprediksi salah satunya adalah AHY.

Sementara itu, nama Budi Gunawan juga muncul seiring Prabowo disebut sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dua petinggi PDIP dan Partai Gerindra menyebut kursi itu akan diberikan kepada Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak membantah maupun membenarkan soal pihaknya akan menempatkan Budi dan Azwar di Kabinet Prabowo. Hasto hanya berharap Prabowo bisa membentuk kabinet yang efektif dan membangkitkan optimisme publik.

“Kabinet bisa menjawab tantangan ke depan,” katanya dalam laporan Majalah Tempo yang terbit cetak pada Senin, 23 September 2024.

Budi merupakan orang dekat Megawati. Ia menjadi ajudan saat Megawati menjabat Presiden. Sementara Azwar merupakan kader PDIP. Narasumber yang sama dari PDIP dan Gerindra menyebut keduanya akan ditarik ke kabinet Prabowo sebagai menteri profesional. Dengan begitu hubungan dengan PDIP terjalin baik.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | SEPTIA RYANTHIE | NANDITO PUTRA | NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | DANIEL A. FAJRI
Pilihan editor: Kata Partai Demokrat Jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Berita terkait

Kata Hasto PDIP Soal Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

3 jam lalu

Kata Hasto PDIP Soal Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

Hasto memastikan Megawati dan PDIP punya semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa bersama pihak Prabowo.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

1 hari lalu

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

1 hari lalu

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

Kepala BIN Budi Gunawan santer disebut-sebut akan masuk Kabinet Prabowo. Betulkah? Apa saja kontroversi pria dengan inisial BG ini?

Baca Selengkapnya

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

1 hari lalu

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

Meutya Hafid tidak ingin berkomentar lebih banyak terkait pembahasan soal usulan dirinya menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Bahlil Enggan Ungkap Nama Calon Menteri dari Golkar, Sempat Singgung Nusron Wahid

1 hari lalu

Bahlil Enggan Ungkap Nama Calon Menteri dari Golkar, Sempat Singgung Nusron Wahid

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih enggan mengungkap nama-nama kadernya yang diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

1 hari lalu

Soal Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo, Cucun Sebut Diketahui Paling Lambat 14 Oktober

Cucun mengatakan nama-nama menteri kabinet Prabowo kemungkinan akan diumumkan setelah pelantikan presiden.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

Dasco akan bertanya langsung kepada Eko Patrio soal harapan PAN mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Nomenklatur Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah Banyak

1 hari lalu

Nomenklatur Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah Banyak

Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian Kabinet Prabowo-Gibran yang bakal berformasi besar

Baca Selengkapnya

Jokowi Mengaku Tak Urus Kabinet Prabowo-Gibran: Hak Prerogatif Presiden

1 hari lalu

Jokowi Mengaku Tak Urus Kabinet Prabowo-Gibran: Hak Prerogatif Presiden

Jokowi menegaskan bahwa pembahasan mengenai kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih.

Baca Selengkapnya