TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

Kamis, 3 Oktober 2024 17:02 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

TEMPO.CO, Jakarta - Markas besar TNI menyatakan tidak akan menarik maupun menambah pasukan ke wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, usai dibebaskannya pilot Susi Air, Philip Marks Merhtens, pada 21 September lalu.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, mengatakan keberadaan aparat seperti TNI-Polri di wilayah Nduga dan Papua, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan, perekonomian, dan kondusifitas keamanan.

"Tidak ada penarikan maupun penambahan pasukan ke sana," kata Hariyanto melalui pesan singkat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Mengenai pengungsi Nduga, Hariyanto mengatakan keberadaan TNI-Polri untuk membantu para pengungsi dan menjaga keamanan dari ancaman gangguan yang dilakukan milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.

Ia mengklaim, situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam TPNPB-OPM yang acapkali melakukan intimidasi terhadap masyarakat sipil apabila dilakukan penarikan total pasukan TNI-Polri di Papua.

Advertising
Advertising

"Apalagi akan dilaksanakan pilkada, tentunya situasi keamanan harus kondusif," ujar Hariyanto.

Perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan propaganda TPNPB-OPM, yang menginginkan dilakukannya penarikan pasukan di tanah Papua.

Sebelumnya, masyarakat Nduga yang mengungsi selama dilakukannya operasi pembebasan Philip Mark Mehrtens meminta agar pemerintah melakukan penarikan pasukan di tanah Nduga.

Tim relawan pengungsi Nduga, Raga Kogeya mengatakan penarikan pasukan dapat memnberikan rasa aman bagi masyarakat karena tidak akan memicu konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB.

"Kami hanya ingin bagaimana TNI-Polri segera ditarik kembali supaya pengungsi bisa pulang ke kampung halaman," kata Raga.

Keinginan para pengungsi untuk segera pulang ke kampung halaman, kata dia, semakin menguat setelah terjadi gesekan antarsuku.

Raga mengatakan baru-baru ini terjadi perang antara suku Lani dan suku Nduga di Wamena. Akibatnya, ada rumah yang menampung 5 kepala keluarga dibakar. Oleh karena itu, Raga mengatakan penting bagi suku Nduga untuk pulang ke kampung agar tidak terjadi gesekan antarsuku.

"Kalau kami di Nduga tidak mungkin perang suku seperti ini. Perang suku antara suku Lani dan suku Nduga berulang-ulang," ucap Raga.

Tokoh agama di Nduga, Pendeta Eliaser Tabuni, juga berharap aparat TNI-Polri bisa menarik diri agar pengungsi bisa pulang ke kampung halaman dengan kondusif.

Koordinator Gereja Kingmi Nduga ini mengatakan pembebasan Philip Mark Mehrtens oleh kelompok Egianus Kogoya pada 21 September kemarin bisa menjadi momentum kepulangan pengungsi Nduga.

"Intinya adalah kalau pilot itu sudah bebas berarti anggota TNI-Polri yang turun ke masing-masing distrik ini kita harus kurangi,” ujar Eliaser.

Eliaser menilai kekuatan militer memang terlalu berlebihan. Sehingga masyarakat Nduga meminta penarikan kekuatan itu supaya pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing dan berkebun.

Menurut dia, pembebasan pilot Susi Air juga bisa menjadi momentum membuka kembali dialog semua pihak. "Kami punya keinginan, kita harus duduk sama-sama bagaimana kita harus menyelesaikan Papua pada umumnya dan Nduga lebih khususnya," katanya.

Eka Yudha Saputra berkontribusi alam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Istana sebut Belum Ada Tanggal Pasti Penyerahan Nama Capim KPK ke DPR

Berita terkait

Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

6 jam lalu

Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.

Baca Selengkapnya

Desain Panggung Parade HUT ke-79 TNI Berbentuk Istana Garuda IKN, Ini Alasannya

6 jam lalu

Desain Panggung Parade HUT ke-79 TNI Berbentuk Istana Garuda IKN, Ini Alasannya

Dalam parade HUT ke-79 TNI ini, nantinya akan ada 100.000 prajurit yang hadir di Lapangan Silang Monas, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

7 jam lalu

Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

Yonif baru ini dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan.

Baca Selengkapnya

Gelar Gladi Bersih Parade HUT ke-79, TNI Sebut Persiapan Hampir 100 Persen

7 jam lalu

Gelar Gladi Bersih Parade HUT ke-79, TNI Sebut Persiapan Hampir 100 Persen

HUT ke-79 TNI akan dimeriahkan dengan sejumlah pertunjukan dari trimatra TNI dan seluruh satuan militer Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

8 jam lalu

Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

Penarikan pasukan TNI-Polri dari Nduga bisa membuat pemulangan pengungsi berjalan kondusif. Pembebasan Philip bisa jadi momentum pemulangan pengungsi.

Baca Selengkapnya

TNI Bentuk Batalion Baru di Papua, Pengamat Militer: Pola Pendekatan Keamanan Tak Jawab Persoalan

12 jam lalu

TNI Bentuk Batalion Baru di Papua, Pengamat Militer: Pola Pendekatan Keamanan Tak Jawab Persoalan

Pembentukan batalion TNI ini dinilai mencerminkan sikap pemerintah yang masih menganggap wilayah Papua sebagai daerah konflik.

Baca Selengkapnya

TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

15 jam lalu

TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

Pembentukan batalyon TNI seperti Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Selengkapnya

TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

23 jam lalu

TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

TNI mendirikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Gagasan Angkatan Kelima PKI yang Ditentang TNI AD, Pemicu Peristiwa G30S?

1 hari lalu

Gagasan Angkatan Kelima PKI yang Ditentang TNI AD, Pemicu Peristiwa G30S?

Penyebab G30S masih samar hingga hari ini, tapi sebelum meletusnya peristiwa tersebut muncul gagasan Angkatan Kelima dari PKI yang ditentang TNI AD.

Baca Selengkapnya

TNI Terima 764 Alpalhankam dari Kementerian Pertahanan

1 hari lalu

TNI Terima 764 Alpalhankam dari Kementerian Pertahanan

Alpalhankam yang diterima TNI bakal didistribusikan kepada tiga matra militer, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Baca Selengkapnya