TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK telah mengumumkan masing-masing sepuluh nama yang lolos seleksi akhir tes wawancara dan tes kesehatan calon pimpinan KPK (capim KPK) dan calon dewan pengawas (Dewas) pada Selasa, 1 Oktober 2024. Hasil seleksi Pansel KPK telah diterima Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada hari yang sama.

Kesepuluh capim KPK tersebut adalah Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK), Ahmad Alamsyah Saragih (mantan Ketua KIP dan mantan anggota Ombudsman RI), Djoko Poerwanto (polisi), Fitroh Rohcahyanto (jaksa), Ibnu Basuki Widodo (hakim), Ida Budhiati (Anggota DKPP), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), Michael Rolandi Cesnanta Brata (ASN), Poengky Indarti (Komisioner Kompolnas), Setyo Budiyanto (polisi).

Sedangkan kesepuluh calon Dewas KPK adalah Benny Jozua Mamoto (Ketua Harian Kompolnas), Chisca Mirawati (advokat), Elly Fariani (eks Irjen Kominfo), Gusrizal (hakim), Hamdi Hassyarbaini (auditor), Heru Kreshna Reza (komisaris independen di PT Askrindo), Iskandar Mz (eks penyidik Polri), Mirwazi (polisi), Sumpeno (hakim), Wisnu Baroto (jaksa).

Nama-nama calon pimpinan dan calon Dewas KPK tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, dari pegiat antikorupsi hingga komisi antirasuah.

1. Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha: Sepuluh Nama Itu Pilihan Presiden

Ketua IM57+ Institute, M. Praswad Nugraha, mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memiliki andil terhadap sepuluh nama capim KPK yang diusulkan Pansel KPK itu. “Perlu diluruskan bahwa sepuluh nama yang diusulkan adalah pilihan presiden,” ujarnya ketika dihubungi pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Dia menuturkan hal itu telah tertuang dalam Pasal 30 ayat 9 Undang-undang KPK. “Jangan sampai pengumuman pansel ke publik menjadi distorsi, sehingga seakan presiden tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

Apalagi, kata dia, masih ditemui sejumlah figur bermasalah dalam daftar sepuluh nama terakhir yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Karena itu, dia mengatakan, setelah penetapan hasil akhir seleksi ini, proses politik bakal bergulir di DPR.

<!--more-->

Komisi III DPR akan memilih lima nama sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Dia meminta DPR betul-betul menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dia juga mewanti-wanti DPR agar mencegah adanya proses transaksional dalam pemilihan lima nama terakhir tersebut.

“Jangan sampai pilihan jatuh pada pimpinan bermasalah, sehingga menjadi sandera politik ketika menjabat,” ucapnya.

Praswad juga menyoroti sejumlah nama capim KPK yang berasal dari aparat penegak hukum. Dia mengatakan calon yang berlatar belakang penegak hukum itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini, ujarnya, juga menjadi problem serius pada komposisi KPK era Firli Bahuri.

“Upaya mencegah (konflik kepentingan) harus serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik,” kata dia.

Jika tidak, menurut Praswad, justru menciptakan loyalitas ganda. Hal semacam ini, katanya, akan membuat mudahnya dilakukan intervensi penanganan kasus ketika berhubungan dengan kasus hukum yang berasal dari instansi asal pimpinan.

2. Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo: Berharap DPR Punya Semangat Pemberantasan Korupsi

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyayangkan kinerja pansel yang tidak tuntas dalam menyeleksi sepuluh figur capim KPK. Sebab, kata dia, sejumlah nama figur yang lolos seleksi akhir tercatat memiliki rekam jejak kurang baik.

“Padahal sebenarnya saya berharap sepuluh nama yang terpilih sudah klir rekam jejaknya, sehingga siapa pun yang dipilih DPR, (kita) tidak perlu waswas,” ujar Yudi ketika dihubungi pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Karena itu, dia berharap DPR periode baru ini memiliki semangat terhadap pemberantasan korupsi. Dia mengatakan DPR perlu memperhatikan beberapa hal dalam memilih lima nama capim KPK itu.

DPR, ucap Yudi, tak boleh memilih figur yang memiliki rekam jejak bermasalah. Selain itu, dia berharap dalam pemilihan lima nama pimpinan KPK ini tidak ada calon titipan.

Dia juga menilai DPR perlu memperhatikan komposisi pimpinan KPK periode 2024-2029. Menurut dia, komposisi pimpinan ini harus proporsional dan mewakili elemen masyarakat.

<!--more-->

“Mulai dari latar belakang penegak hukum, akademisi atau profesional, lembaga negara, pemerintah, hingga keterwakilan perempuan,” katanya.

3. Peneliti ICW Diky Anandya: Sepuluh Capim KPK Belum Mewakili Elemen Masyarakat

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, dari sepuluh nama itu lima di antaranya berasal dari unsur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

“Sepuluh capim pilihan panitia seleksi KPK belum mewakili elemen masyarakat,” ujar Diky saat dihubungi pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Diky mewanti-wanti agar DPR memilih figur pimpinan KPK dengan memperhatikan aspek integritas dan kompetensi para calon. Sebab, kata dia, tidak ada pasal yang menjelaskan di dalam Undang-Undang KPK bahwa jabatan pimpinan KPK wajib dari kalangan aparat penegak hukum.

4. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto: KPK Berharap Capim Terpilih Berintegritas

KPK berharap sepuluh capim KPK adalah pilihan terbaik dari yang terbaik. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan harapan lembaga ini sama persis dengan harapan masyarakat Indonesia.

“Kita semua menginginkan sosok-sosok nakhoda yang kredibel, yang memiliki integritas dan dapat membawa kapal lembaga ini mengarungi gelombang. Gelombang perlawanan koruptor, gelombang pemberantasan korupsi, dan itu tidak mudah,” ujar Tessa dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Oktober 2024.

Tessa menuturkan KPK berharap, setelah nama sepuluh capim KPK ini diserahkan, para wakil rakyat di Komisi III DPR dapat memilih yang terbaik. “Kita doakan agar didapatkan pimpinan KPK berikutnya yang terbaik,” katanya.

RIZKI DEWI AYU | NOVALI PANJI NUGROHO | DANI ASWARA

Pilihan editor: Ketika Kaesang Berkampanye untuk Kader Gerindra di Pilkada Jember 2024