TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menang dalam pemilihan umum 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sempat berunding dalam satu kesempatan. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli mengaku ditanya partai politik mana yang perlu diajak bergabung di pemerintah mendatang.

“Pak Bahlil usul NasDem dan PKB. Disebutkan alasannya. Saya bilang PDI Perjuangan,” kata Zulhas saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024.

Zulhas menjelaskan ada tiga alasan mengapa Prabowo perlu mengajak PDIP masuk pemerintah mendatang.

Pertama, karena persatuan lebih baik. Kedua, PDIP juga merupakan mitra politik lama, yang mendukung pula pemerintah Jokowi. Dan ketiga, partai banteng terlatih menjadi oposisi.

“Saya di pemerintahan SBY – Susilo Bambang Yudhoyono, dihajar terus oleh PDIP,” kata Zulhas, mantan Menteri Kehutanan. “Buat apa musuhan lama-lama.”

Zulhas menceritakan bahwa dia sudah dua kali bertemu dengan politikus senior PDIP Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk membahas kemungkinan masuk pemerintah Prabowo. Menteri Perdagangan itu mengklaim bahwa Pramono, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kabinet merespons dengan positif. Sementara Hasto belum menentukan sikap, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan apakah akan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Jokowi yang sebelumnya dikenal sebagai kader PDIP disebut pecah kongsi dengan partai banteng imbas Pilpres 2024. Prabowo menggaet Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.

Walau belum menentukan posisi, komunikasi di antara kubu PDIP dan Prabowo disebut sudah terjalin, lewat putri Megawati, Puan Maharani juga Bendahara Umum Partai Olly Dondokambey. Majalah Tempo mewartakan ini dalam artikel ‘Rumah Ayah dari Sang Mantan’ yang dimuat edisi cetak pada Senin 23 September 2024.

Belakangan juga mencuat wacana pertemuan Megawati dan Prabowo akan digelar dalam waktu dekat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani, menyatakan, tidak menutup kemungkinan partainya bergabung ke pemerintahan Prabowo. Hal itu, menurut dia, baru bisa dilihat usai berlangsungnya pertemuan Megawati dan Prabowo. "Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja," kata dia usai membuka Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih, di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024.

Prabowo disebut Siapkan Posisi Menteri Untuk PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan belum bisa memastikan apakah PDIP bakal bergabung sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Zulhas juga tidak mempermasalahkan akan ada jatah kursi yang berkurang jika partai non-pendukung Prabowo masuk pemerintah mendatang.

“Pak SBY juga silaturahmi ke Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jadi kan kita seneng pemimpin itu akur. Kita enak. Ya apa salahnya Mbak Mega juga bisa dateng ke Pak Prabowo. Iya kan? Diskusi. Kepentingan partai kelompok penting, tapi saya harap untuk kepentingan Indonesia,” kata Zulhas.

Prabowo disebut sudah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri, meskipun PDIP belum menentukan sikap akan berada di dalam maupun luar pemerintahan mendatang. Dua petinggi PDIP dan Partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo, menyebut kursi itu akan diberikan kepada Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak membantah maupun membenarkan soal pihaknya akan menempatkan Budi dan Azwar di Kabinet Prabowo. Hasto hanya berharap Prabowo bisa membentuk kabinet yang efektif dan membangkitkan optimisme publik. “Kabinet bisa menjawab tantangan ke depan,” katanya dalam laporan Majalah Tempo yang terbit cetak pada Senin, 23 September 2024.

Budi merupakan orang dekat Megawati. Ia menjadi ajudan saat Megawati menjabat Presiden. Sementara Azwar merupakan kader PDIP. Narasumber yang sama dari PDIP dan Gerindra menyebut keduanya akan ditarik Prabowo sebagai menteri profesional. Dengan begitu hubungan dengan PDIP terjalin baik.

Pilihan Editor: Ragam Respons soal Posisi PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo, Gabung atau Oposisi?