TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto menimbulkan spekulasi jika partai berlambang banteng moncong putih bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo.

Diketahui, PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang hingga saat ini belum menentukan sikap politiknya: Apakah akan bergabung ke pemerintahan Prabowo atau tidak.

Sejumlah kalangan merespons terkait posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, apakah sebaiknya bergabung atau beroposisi?

Pengamat LP3ES

Pengamat yang juga peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Herlambang Wiratraman, mengatakan jika PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo, maka masyarakat akan dibuat semakin tidak percaya terhadap partai politik.

Herlambang menyayangkan, pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sebab, katanya, hal itu berbanding terbalik dengan realita masyarakat yang menginginkan adanya keseimbangan kekuasaan.

“Kalau PDIP bergabung dengan kekuasaan, pertama, akan menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Kedua, kebohongan itu dikonfirmasi sendiri melalui langkah-langkah yang secara terang-terangan ditampilkan di ruang publik,” kata Herlambang ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 22 September 2024.

Kebohongan yang dimaksud Herlambang adalah pernyataan dari PDIP yang sebelumnya menyatakan siap menjadi oposisi. Pernyataan tersebut, lanjut Herlambang, pernah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat dimulainya Pemilu 2024.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Hasto pada 14 Februari 2024.

Herlambang mengatakan, dalam situasi tidak ada oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang, masyarapat sipil punya andil yang lebih besar ketimbang partai politik.

“Kita bisa menyaksikan tidak banyak yang bisa diharapkan dari partai politik saat ini,” kata dia.

<!--more-->

Tanggapan PDIP

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli sebelumnya telah merespons soal posisi partainya terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, PDIP masih belum memutuskan sikap.

“PDI Perjuangan masih belum memutuskan berada di dalam atau luar pemerintahan,” kata Guntur, Sabtu, 21 September 2024.

Guntur mengatakan, sikap partai untuk menjadi oposisi atau pendukung pemerintahan bergantung kepada keputusan Megawati yang memiliki hak prerogatif selaku Ketua Umum PDIP.

“Biasanya ditetapkan di kongres yang akan diselenggarakan tahun depan,” kata Guntur.

Perihal kedudukan partainya dalam era pemerintahan baru, Guntur menambahkan bahwa pihaknya tidak ragu jika perlu berada di luar pemerintahan. Sebab, katanya, baik partai maupun Megawati sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.

“Tidak perlu diragukan sikap kami soal itu, kalau memang harus berada di luar pemerintahan,” kata Guntur.

Sementara Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mau banyak berkomentar mengenai peluang PDIP bergabung ke pemerintahan mendatang. Jokowi menekankan hak istimewa Presiden terpilih Prabowo untuk melibatkan PDIP.

“Ditanyakan kepada Presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif Presiden,” kata Jokowi, ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengkonfirmasi adanya rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Puan juga menyatakan tidak menutup kemungkinan partainya bergabung ke pemerintahan Prabowo.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja," katanya seusai membuka Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih, di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024.

ANASTASYA LAVENIA Y | DANIEL A. FAJRI | ALIFITRIA NETFI P

Pilihan Editor: Pembebasan Pilot Susi Air Tak Sesuai Proposal, TPNPB-OPM Tak Percaya Lagi Egianus Kogoya