TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera sekitar 20 bulan lamanya di tanah Papua.

Kepala Operasional Satuan Tugas Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhan, mengatakan pembebasan Philip dilakukan dengan pendekatan soft approach, yaitu dengan cara melibatkan tokoh agama, gereja dan adat Papua, serta keluarga Egianus Kogoya.

"Upaya berhasil dan tidak ada korban dari pihak mana pun," kata Faizal saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 21 September 2024.

Berdasarkan keterangan kepolisian, pilot berpaspor Selandia Baru itu dijemput menggunakan helikopter di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga pada Sabtu pagi hari tadi.

Seorang pengurus Gereja di Nduga membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan Philip dijemput menggunakan helikopter oleh Satgas Damai Cartenz tanpa adanya baku tembak dengan milisi TPNPB yang menguasai lokasi tersebut. Alasannya, Panglima TPNPB dari Komando Daerah Pertahanan III Ndugama-Derakma, Egianus Kogoya melarang terjadinya kontak senjata.

Pengurus gereja bernama Bunyamin-bukan nama sebenarnya, ini bercerita bahwa Philip diserahkan langsung oleh Egianus kepada mantan Bupati Nduga, Edison Gwijangge di Kampung Yuguru pada pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Dalam penyerahan ini Egianus meminta Gwijangge berpesan kepada TNI-Polri untuk segera menarik pasukan dari tanah Papua.

"Bupati langsung hubungi Satgas Cartenz dan hentikan serangan udara di Nduga," ujar Bunyamin.

Ia mengatakan, setelah markas pusat TPNPB mengajukan proposal pembebasan Philip, eskalasi serangan di Nduga kian meningkat dilakukan TNI-Polri. Hal ini lah, kata dia, yang membuat Egianus segera menyerahka pilot berpaspor Selandia Baru tersebut demi mencegah serangan besar di wilayah Nduga, khususnya di Distrik Mam, tanah kelahiran Egianus.

Serangan udara ini, sebelumnya juga disampaikan Juru bicara markas pusat TPNPB, Sebby Sambom pada 19, September lalu. Ia mengatakan, bahwa TNI-Polri telah melakukan mobilisasi pasukan dan persenjataan dalam skala besar ke wilayah Nduga dan Wamena yang menjadi basis milisi TPNPB.

Selain mobilisasi, kata Sebby TNI-Polri juga melakukan serangan udara berupa pengeboman ke wilayah yang dinilai sebagai markas milisi TPNPB di Alkuru. Menurut Sebby, pengeboman dan operasi militer dapat membahayakan bukan hanya nyawa milisi dan Philip yang disandera, namun juga nyawa masyarakat sipil yang tak berdosa.

Adapun Philip disandera saat tengah mendaratkan pesawat Susi Air jenis Pilatur Porter yang terbang dari Bandar Udara Mozes Kilangi, Timika ke lapangan terbang Distrik Paro, Nduga pada 7, September tahun lalu.

Brigadir Jenderal Faizal Ramadhan, menepis tudingan ihwal pengeboman yang dilakukan pihak TNI-Polri di wilayah Kabupaten Nduga. Ia mengatakan, TNI-Polri, khususnya Satgas Damai Cartenz memprioritaskan pendekatan soft approach dalam upaya pembebasan Philip.

"Tidak ada pengerahan pasukan, pengeboman, mobilisasi peralatan perang. Semua dilakukan soft approach, tidak ada hard approach," kata Faizal saat dikonfirmasi.

Faizal menegaskan, sejak awal Satgas Damai Cartenz tak pernah melakukan pengerahan pasukan dan persenjataan dalam skala besar ke wilayah Nduga yang menjadi lokasi penyanderaan Philip. Ia mengatakan, bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.

"Penyelamatan dilakukan tanpa ada korban jiwa dari pihak mana pun," ujar Faizal.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan Philip akan diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara (AU) dengan nomor registrasi AI-7301.

"Tujuan ke Halim, transit di Makassar untuk pengisian bahan bakar saja," kata Hariyanto.

Hariyanto mengatakan, kemungkinan pilot berusia 39 tahun itu akan tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada sekitar pukul 19.00 - 20.00 malam ini.

"Dari Timika sudah take off pukul 15.45 tadi. Kemungkinan lima sampai enam jam waktu tempuhnya," ujar dia.

Pilihan Editor: Pasca-Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Setiap Kegiatan di Papua Harus Didampingi TNI-Polri