TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menggelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar PKB itu memutuskan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat sebagai Ketua Umum PKB dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro PKB.

Namun, pada 27 Agustus 2024, mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan akan digelar kembali Muktamar PKB atau “muktamar tandingan” yang berbeda. Muktamar itu sedianya dilaksanakan di Jakarta pada 2-3 September.

Kata Menteri Agama Soal Muktamar PKB di Jakarta

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai sah-sah saja jika kembali ada Muktamar PKB di Jakarta meskipun sebelumnya sudah ada Muktamar PKB di Bali.

“Saya tidak menggagas soal itu, tetapi saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, 2 September 2024.

Dia mengatakan tidak ada istilah “muktamar tandingan” tetapi yang ada ialah “muktamar lagi”. Dia pun mendengar ada banyak pihak yang merasa kecewa dengan Muktamar PKB yang digelar di Bali.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh penggagas muktamar yang seharusnya tanggal 2 dan 3 September, mereka bilang ya itu muktamar yang sebenarnya. Kan versinya begitu, bukan tandingan,” ujar dia.

Yaqut menyebutkan, secara mekanisme politik, kegiatan tersebut bisa dilakukan sehingga mungkin-mungkin saja akan ada Muktamar PKB yang kembali digelar.

“Banyak dari mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu. Tiba-tiba diputuskan," kata dia.

Dia mengaku belum menerima surat pemecatan secara resmi sebagai anggota PKB, tetapi dia mendengar bahwa dia sudah kehilangan status keanggotaan dari partai politik tersebut.

“Sampai sekarang itu saya tunggu. Jadi, kalau saya dipecat, saya tunggu pemecatannya bagaimana,” kata tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.

Menurut Yaqut, keabsahan antara Muktamar PKB di Bali dan Muktamar PKB di Jakarta akan ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Kita hargai saja perspektif teman-teman yang punya agenda untuk melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Kan tinggal nanti pengesahannya di Kemenkumham,” tutur Yaqut.

Selanjutnya, Lukman Edy mengatakan PBNU akan beri arahan soal penjadwalan ulang Muktamar PKB di Jakarta...

<!--more-->

Adapun mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akan memberikan arahan perihal penjadwalan ulang Muktamar PKB yang semula direncanakan pada 2-3 September di Jakarta.

“Ya, dalam waktu dekat PBNU akan memberikan arahan dan petunjuk," kata Lukman saat dihubungi dari Jakarta pada Senin, 2 September 2024.

Lukman mengaku pihaknya sudah menghadap ke PBNU untuk melaporkan sekaligus menyerahkan dokumen penting untuk menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan Muktamar PKB di Jakarta. “Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," ujarnya.

Dia menuturkan pihaknya tetap bersemangat menyongsong perubahan PKB menuju khitah 1998, meskipun muktamar belum dapat dilaksanakan pada 2-3 September 2024. Sebelumnya, Lukman mengatakan Muktamar PKB pada 2-3 September di Jakarta akan mengundang Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan nanti ditutup oleh Presiden (Jokowi),” kata Lukman di Kantor Kemenkumham, Jakarta pada Selasa, 27 Agustus lalu.

Lukman menjelaskan Muktamar PKB di Jakarta itu akan mendorong calon ketua umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun.

Pilihan editor: Saat KPU Kampanyekan Pilkada Cerdas Lewat Film Tepatilah Janji