TEMPO.CO, Jakarta - Istana menepis isu Presiden Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan yang diungkit oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, sejak awal saat isu presiden tiga periode muncul, sikap Presiden Jokowi sangat jelas patuh dan taat pada konstitusi.

Undang-undang mengatur kepala pemerintahan hanya menjabat dua periode. “Kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya domain MPR, bukan ditentukan oleh Presiden,” kata Ari melalui pesan singkat kepada Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Sebelumnya, Megawati mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode karena melanggar konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PDIP saat membahas relasi baiknya dengan Presiden.

Wacana masa jabatan presiden tiga periode bergulir pada awal 2022. Mulanya, beberapa elite politik, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Majalah Tempo kemudian mewartakan pada 5 Februari 2023, akrobat kedua rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Rencana itu ditengarai didukung oleh Istana.

"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, pada Senin 5 Agustus 2024.

Jokowi dan Megawati dianggap pecah kongsi imbas Pemilihan Presiden 2024. Kepala negara membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Belakangan PDIP tidak menganggap Jokowi sebagai kader. Padahal partai banteng menjadi pendukung utama Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo pada 2005.

Merespons soal hubungan baik Megawati dan Jokowi, Ari Dwipayana mengatakan Presiden tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja. “Apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh bangsa,” ucapnya.

Baik Istana maupun PDIP belum bisa memastikan rencana pertemuan Jokowi dan Megawati dalam waktu dekat meskipun Ketua Umum PDIP sudah mengirim sinyal soal hubungan baik dengan Presiden. Kendati demikian Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengamini bahwa Megawati tetap menjaga relasi dengan Jokowi.

“Komunikasi, dari dulu sampai saat ini, kalau tidak ketemu, Ibu selalu pesan lewat Puan Maharani atau anggota kabinet yang dari PDI Perjuangan,” kata Olly melalui pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 6 Agustus 2024.


Pilihan Editor: Jokowi dan Megawati Disebut Tetap Jaga Komunikasi via Puan Maharani