Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pilkada

Kamis, 1 Agustus 2024 09:30 WIB

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta kepada pimpinan TNI, kejaksaan, hingga Polri tidak melakukan mutasi jabatan selama Pilkada pada November 2024 mendatang. Ia menilai, imbauan itu menyangkut soal pengelolaan anggaran dan penyelesaian sengketa di Pilkada.

"Kami mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri untuk tidak merotasi dulu pejabatnya," kata Hadi saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada di Bali, dipantau dari YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ia mengatakan, lembaga penegak hukum itu perlu menjaga rencana-rencana yang dibuat menjelang persiapan Pilkada. Salah satunya ialah rencana anggaran agar bisa dikelola dengan baik.

Karena itu, Hadi mengimbau agar sementara waktu tidak ada mutasi jabatan di TNI dan Polri. Namun, Hadi meminta agar pejabat TNI dan Polri yang memang sudah waktunya purn tugas sebelum pelaksanaan Pilkada, tidak perlu ditunda masa pensiunnya.

"Saya kira Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan itu, kecuali yang sudah pensiun," ujarnya.

Advertising
Advertising

Selain TNI dan Polri, ia juga mengimbau kepada Kejaksaan Agung agar tidak merotasi jajarannya di tiap-tiap wilayah. Ia mengungkapkan, Kejaksaan Agung memiliki peran sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu di tiap-tiap wilayah Indonesia.

"Akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung supaya tetap dipertahankan sampai Pilkada serentak sekesai," katanya.

Ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah agar menjaga stabilitas wilayah, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan menjelang Pilkada serentak November mendatang. Ia meminta situasi di daerah bisa kondusif dan terkendali hingga Pilkada usai.

Termasuk, kata dia, dengan menyiapkan fasilitas perihal penyelenggaraan Pilkada agar berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hadi juga menginstruksikan agar adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Akhir Juli 2024 lalu, TNI dan Polri kompak melakukan mutasi jabatan kepada ratusan personelnya. Setidaknya ada 256 perwira tinggi TNI yang dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Salah satunya ialah Mayjen Hasan yang kini dimutasi menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad, menggantikan Letjen Muhammad Saleh Mustafa.

Di tubuh Polri, ada 157 personel kepolisian yang dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi yang dimutasi untuk penugasan di Kementerian Perdagangan.

Pilihan Editor: Setelah Kepala BP2MI Sebut Inisial T Pengendali Judi Online: Benny Rhamdani Dipanggil Bareskrim Polri, Begini Respons Jokowi

Berita terkait

IM57+ Institute: Pembentukan Kortas Tipikor Polri Tak Cukup tanpa Perbaikan Muruah KPK

6 jam lalu

IM57+ Institute: Pembentukan Kortas Tipikor Polri Tak Cukup tanpa Perbaikan Muruah KPK

Menurut IM57, begitu banyak tim dibentuk tanpa ada perubahan signifikan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketika TNI-Polri Kerahkan 115 Ribu Personel dan 10 Kapal Perang pada Pelantikan Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Ketika TNI-Polri Kerahkan 115 Ribu Personel dan 10 Kapal Perang pada Pelantikan Prabowo-Gibran

Operasi pengamanan VVIP untuk pelantikan Prabowo-Gibran berlangsung pada 17-23 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Novel Baswedan soal Pembentukan Kortas Tipikor Polri

7 jam lalu

Kata Novel Baswedan soal Pembentukan Kortas Tipikor Polri

Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri sekaligus eks penyidik KPK, Novel Baswedan, menanggapi soal pembentukan Kortas Tipikor Polri.

Baca Selengkapnya

Kompolnas Dukung Kortas Tipikor Polri, tapi Tegaskan Perlu Koordinasi Antar-Instansi

8 jam lalu

Kompolnas Dukung Kortas Tipikor Polri, tapi Tegaskan Perlu Koordinasi Antar-Instansi

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menegaskan perlu adanya sinergitas antar instansi penegak hukum terkait kewenangan penanganan kasus korupsi.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Kortas Tipikor Polri, ICW: Penanganan Korupsi Antar-Lembaga Jadi Berbenturan

10 jam lalu

Pembentukan Kortas Tipikor Polri, ICW: Penanganan Korupsi Antar-Lembaga Jadi Berbenturan

ICW menilai munculnya Kortas Tipikor justru akan membuat penanganan korupsi tidak maksimal dan berpotensi adanya saling tabrak antar-institusi.

Baca Selengkapnya

Hutama Karya Dukung Pendidikan Tinggi 18 Putra Putri TNI Polri

19 jam lalu

Hutama Karya Dukung Pendidikan Tinggi 18 Putra Putri TNI Polri

Komitmen Hutama Karya untuk mendukung pendidikan anak-anak pahlawan bangsa.

Baca Selengkapnya

Pengamanan Pelantikan Presiden: TNI Kerahkan 3 Matra hingga Sniper-Antidrone

23 jam lalu

Pengamanan Pelantikan Presiden: TNI Kerahkan 3 Matra hingga Sniper-Antidrone

Personel gabungan TNI yang berasal dari tiga matra akan dikerahkan untuk mengamankan proses pelantikan presiden. Ada sniper dan antidrone.

Baca Selengkapnya

Sebelum Pensiun Jokowi Bentuk Korps Pemberantasan Korupsi Polri, Ini Respons KPK dan Kapolri

1 hari lalu

Sebelum Pensiun Jokowi Bentuk Korps Pemberantasan Korupsi Polri, Ini Respons KPK dan Kapolri

Kapolri dan KPK beri respons soal Korps Pemberantasan Korupsi Polri yang dibentuk oleh Jokowi melalui Perpres yang diteken pada 15 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bentuk Kortas Tipikor Polri, Novel Baswedan Bakal Gabung?

1 hari lalu

Jokowi Bentuk Kortas Tipikor Polri, Novel Baswedan Bakal Gabung?

Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan, meresposns apakah ia akan bergabung atau tidak dengan Kortas Tipikor yang baru terbentuk.

Baca Selengkapnya

Menteri Jokowi yang Tak Dilirik Prabowo dari Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono

1 hari lalu

Menteri Jokowi yang Tak Dilirik Prabowo dari Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono

Separuh menteri Jokowi diangkut Prabowo dalam kabinetnya. Ini mereka yang tak diundang ke Kertanegara dari Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno

Baca Selengkapnya