Anies Baswedan Sebut Banyak Kebijakan yang Dibuatnya Dipotong Pj Gubernur Saat Ini
Reporter
Desty Luthfiani
Editor
Juli Hantoro
Sabtu, 20 Juli 2024 14:35 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan menyinggung kepempinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang disebut memotong beberapa kebijakan yang dibuatnya saat menjabat sebagai Gubernur.
"Jadi bisa saja dalam Pemilu berbeda pilihan, dalam Pilpres berbeda pilihan kali ini yok ajak semua berjuang bersama. Semua warga Jakarta, yang ingin ini usaha mengembalikan yang sempat absen," kata Anies saat pidato acara pendeklarasian dukungan untuknya dari organisasi masyarakat atau ormas Kebagkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024.
Anies saat ini telah resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk maju di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. PKS memasangkan Anies dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur.
Pada kesempatan itu, Anies meminta masyarakat yang dulu saat kontestasi politik sebelumnya dalam pilihan presiden (Pilpres) berbeda pilihan, untuk akur dan sama-sama mendukung dia. Saat Pilpres Anies maju sebagai calon presiden nomor urut satu bersama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai wakilnya. Dalam kontestasi itu dia kalah.
"Mari kita sama-sama buktikan. Bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat Jakarta dan mengembalikan kata kunci tadi. Jangan sampai kotanya maju tapi warganya tidak bahagia," ujarnya.
Dia menilai saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 sampai 2022 kondisi Jakarta aman, damai dan tenang. "Jakarta tanpa ketegangan, tanpa suasana yang membuat kita merasa terpecah-pecah. Jakarta yang bersatu terbukti selama 2017 sampai 2022," ucapnya.
Anies menegaskan jika dia kembali terpilih sebagai gubernur, suasana itu akan dikembalikan lagi. "Kami ingin suasana pemerintah provinsi (Pemprov) penuh kasih sayang pada warganya. Bukan Pemprov yang pelit, bukan Pemprov yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya," ujarnya.
Anies menilai ada beberapa kebijakan yang dia buat, dipotong oleh pemerintahan yang menjabat saat ini. "Kami akan pastikan, kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong," ujarnya.
Ketua Dewan Penasihat Bang Japar Aldwin Rahardian dalam sambutannya menjelaskan alasan ormasnya mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali ke Pilgub DKI Jakarta.
"Apa yang sudah dibangun mundur lagi. Oleh karena itu kami akan wujudkan kembali agar Jakarta maju kotanya, bahagia warganya dan Jakarta sebagai kota kolaborasi," kata Aldwin.
Berdasarkan data Tempo, beberapa kebijakan Anies yang dihapus oleh Pj Gubernur DKI Jakarta.
1. Slogan DKI Jakarta
Dulu slogan Jakarta pada masa Anies Baswedan yakni 'Jakarta Kota Kolaborasi'. Kemudian, saat Heru Budi Hartono menjabat slogan itu diganti menjadi 'sukses Jakarta untuk Indonesia'.
2. Anggaran jalur sepeda
Pengadaan jalur sepeda yang sebelumnya ditargetkan rampung sepanjang 538,68 kilometer pada 2026 dihapus dari program prioritas. Anggaran jalur sepeda hanya dialokasikan untuk evaluasi dan optimalisasi sebesar Rp 7,5 miliar.
3. Revitalisasi Monas
Sebelumnya Anies menebang sekitar 205 pohon di sebuah area untuk dijadikan plaza atau alun-alun beralas beton. Namun, Heru berencana menghijaukan kembali.
4. Merombak direksi BUMD
Heru mengganti jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMD) di MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Jakpro.
5. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)
Heru menghilangkan TGUPP sejak saat dilantik.
Kemudian kebijakan terakhir yang muncul adalah pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah kedua dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Padahal sebelumnya pada masa Anies ditetapkan Rp 0 alias gratis.
Pilihan Editor: Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati