TEMPO.CO, Jakarta - Menyongsong Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) optimis penyelenggaraan PON 2024 di Sumut akan berjalan lancar.

Optimisme tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Transportasi yang diadakan antara Forum LLAJ Provinsi dan Forum LLAJ Kabupaten/Kota di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa, 16 Juli 2024.

Mengacu pada amanat PP 32 tahun 2011, FLLAJ berfungsi sebagai wadah koordinasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah lalu lintas yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Kadishub Sumut yang juga Ketua Bidang Transportasi PB PON Sumut, Agustinus Panjaitan, menegaskan pentingnya memastikan kesiapan transportasi di sepuluh kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah PON.

"Khusus wilayah Kota Medan, kita telah melakukan penataan dan penertiban selama tujuh minggu. Harapannya, setelah melihat dampak positif, kita fokus melanjut penataan dan penertiban di sembilan kabupaten/kota lainnya," ujar Agustinus.

Strategi yang akan diterapkan untuk mempercepat penataan dan penertiban di sembilan kabupaten/kota adalah melalui FLLAJ Provinsi dan FLLAJ Kota. "Kami mengedepankan pendekatan persuasif, namun penegakan hukum tetap diperlukan. Tanpa penegakan hukum, penertiban dan penataan tidak akan optimal," tambah Agustinus.

Rakor ini menitikberatkan pada beberapa hal penting, termasuk kesiapan sarana transportasi, pelayanan angkutan untuk atlet dan official, memastikan jalur bebas kemacetan, strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta kesiapan prasarana jalan seperti rambu-rambu dan traffic light.

Dalam rakor tersebut, FLLAJ Kabupaten/Kota masing-masing telah memetakan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan serta melakukan antisipasi untuk kelancaran lalu lintas. Langkah-langkah yang diambil antara lain menyiapkan rute penjemputan dan dropping atlet, pengalihan arus lalu lintas, antisipasi parkir berlapis, penyediaan kantong-kantong parkir, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Effendi Pohan, juga menekankan pentingnya sinergi antara kabupaten/kota. Sinergitas dibutuhkan karena dalam revisi SK tentang unsur kepengurusan PB PON yang baru telah melibatkan bupati dan walikota dalam struktur organisasi PB PON.

"Kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan bidang transportasi berjalan lancar, sehingga kita bisa mencapai sukses prestasi, administrasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan pariwisata," ujar Effendi.

Lebih lanjut, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Muji Ediyanto, mengimbau Kadishub kabupaten/kota dan Satlantas Polres setempat untuk memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah mereka. "Kita perlu memberdayakan FLLAJ di setiap kabupaten/kota, terutama di 10 kabupaten/kota yang akan menjadi tuan rumah PON. Masalah lalu lintas harus diselesaikan melalui dialog untuk mencari solusi bersama," ujar Kombes Muji.

Muji juga menekankan pentingnya kerja sama di antara anggota FLLAJ untuk memastikan Kota Medan dan sembilan kabupaten/kota lainnya tampil membanggakan. "Pengaturan yang baik dan budaya berlalu lintas yang tertib harus menjadi prioritas. Masyarakat juga perlu didorong untuk merasa malu melakukan tindakan merugikan di jalan," katanya.

Kadishub Sumut bersama Dirlantas Polda Sumut telah sepakat akan melaksanakan simulasi lanjutan bidang transportasi di wilayah kabupaten/kota terkait secara bertahap. Dengan langkah strategis ini, FLLAJ Provinsi dan FLLAJ Kabupaten/Kota berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan PON XXI tahun 2024 di Sumatera Utara berjalan lancar dan sukses, memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta dan tamu yang hadir.

Pilihan Editor: Persiapan PON 2024 Dishub dan Ditlantas Polda Sumut Petakan Masalah Lalu Lintas di 10 Kabupaten/Kota