Kata Gibran soal Pengaruh Polemik Festival Kuliner Nonhalal pada Solo Sebagai Kota Toleran

Senin, 8 Juli 2024 16:06 WIB

Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan ihwal kegiatan blusukan yang dilakukannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons soal polemik kuliner nonhalal di kotanya yang kemungkinan mempengaruhi peringkat Kota Solo sebagai Kota Toleran. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 itu tak mempersoalkannya.

"Saya rasa bukan masalah indikatornya ya. Tapi aplikasinya di lapangan saja. Di kehidupan sehari-hari (toleransi) seperti apa. Saya kira baik-baik saja kok," ujar Gibran ketika ditemui awak media di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, usai menghadiri rapat paripurna, Senin, 8 Juli 2024.

Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengatakan, saat ini Kota Solo belum memiliki peraturan daerah atau perda tentang toleransi. Menurutnya, itu yang akan dikejar Pemerintah Kota Solo ke depan untuk dibuatkan regulasinya.

"Itu (perda tentang toleransi) nanti yang kami kejar. Yang penting kan warganya," ucap dia.

Diwartakan sebelumnya, Festival Kuliner Pecinan Nusantara yang menawarkan menu kuliner nonhalal itu sebelumnya sempat menuai kontroversi. Namun, setelah ada audiensi antarpihak terkait, festival kuliner itu pada akhirnya dibuka dengan area tempat festival kuliner ditutup menggunakan kain hitam.

Advertising
Advertising

Gibran menyebut permasalahan itu sudah tidak ada lagi karena sudah diselesaikan dengan baik.

"Enggak ada, udah beres ya. Memang kalau ada insiden seperti itu biasa lah. Itu kan masukan-masukan dari teman-teman. Termasuk DSKS (Dewan Syariah Kota Surakarta) kemarin juga sudah memberikan masukan yang baik. Nggak apa-apa kok. Semuanya kooperatif. Teman-teman DSKS juga kooperatif semua," kata dia.

Gibran juga mengakui sudah mengambil kembali mobil dinasnya dari Solo Paragon Mall dan menggunakannya seperti biasa, pada Senin, 8 Juli 2024.

Mobil dinas bernomor polisi AD 1 A itu sebelumnya diparkir di depan atau drop off lobi Solo Paragon Mall selama dua hari, Sabtu-Ahad, 6-7 Juli 2024 seiring dilangsungkannya acara Festival Kuliner Pecinan Nusantara.

<!--more-->

Perda tentang toleransi tahun 2024

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengemukakan rencana Pemerintah Kota Solo menyusun Perda tentang toleransi tahun 2024. Hal itu dilakukan setelah turunnya peringkat Kota Solo sebagai kota paling toleran di Indonesia.

Peringkat kota toleran se-Indonesia tersebut dirilis oleh SETARA Institute dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT). Dari IKT yang dirilis tersebut, Kota Solo pada 2022 berada di peringkat ke-4, tapi pada tahun 2023 merosot ke peringkat ke-10.

Teguh menyatakan, turunnya peringkat tersebut bukan berarti Kota Solo tidak toleran. Hal itu menurutnya lantaran memang belum ada regulasi yang mengatur.

"Peringkat turun dari semula di peringkat ke-4 besar ke peringkat ke-10 besar. Tapi itu bukan berarti kita tidak atau kurang toleran tapi karena regulasinya memang belum ada," ujar Teguh saat menghadiri acara dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional yang bertajuk Ngobrol Bareng Wisata Solo, Menyala Abangku, di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Senin, 4 Maret 2024.

Dia mengatakan, berkaitan dengan peringkat kota paling toleran itu terlihat dari beberapa kota ada yang naik peringkat. Menurutnya, belum diketahui secara pasti yang menjadi faktor pendongkrak peringkat tersebut.

"Jadi ada beberapa kota yang naik ke (peringkat,) 5, 6,7, langsung naik. Sementara kita ini yang sudah puluhan tahun berkegiatan, misalnya di depan Balai Kota Solo ada (hiasan atau ornamen) Natal, menyambut Ramadan, perayaan Waisak, ada semua. Sedangkan mereka hanya menempel perwali (peraturan wali kota) saja sudah dianggap," katanya.

Untuk itu, Teguh mengatakan, tahun ini Pemkot Solo akan menyusun perda mengenai toleransi. Menurutnya, penting untuk membuat regulasi tentang toleransi tersebut dan bukan hanya dalam bentuk perwali agar regulasi itu dapat tetap dilaksanakan meskipun Solo nantinya sudah berganti pemimpin daerah.

"Kami akan susun regulasinya dalam bentuk perda, bukan hanya perwali. Jadi nanti Pemkot akan susun bersama DPRD. Sebab kalau hanya perwali, begitu wali kotanya ganti, hilang, repot nanti. Kalau perda kan (aturan) tidak bisa diganti semena-mena," ucap dia.

Pilihan Editor: Polemik Festival Kuliner Nonhalal di Solo, Gibran: Udah Beres Ya

Berita terkait

Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg

56 menit lalu

Jokowi Sebut Penyerahan Nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR Tunggu Selesai Administrasi dari Setneg

Jokowi punya waktu dua pekan untuk menyerahkan daftar nama Capim dan Cadewas KPK ke DPR.

Baca Selengkapnya

Solidaritas Hakim Indonesia Harap Bertemu Jokowi dan Prabowo saat Aksi Cuti Massal Pekan Depan

1 jam lalu

Solidaritas Hakim Indonesia Harap Bertemu Jokowi dan Prabowo saat Aksi Cuti Massal Pekan Depan

Solidaritas Hakim Indonesia telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Jokowi dan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

4 jam lalu

Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyaran program Kartu Prakerja dan penyaluran bansos beras tak dilanjutkan di era Prabowo. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Peparnas 2024 di Stadion Manahan Solo Malam Ini, Panitia Besar Hadirkan God Bless

4 jam lalu

Jokowi Buka Peparnas 2024 di Stadion Manahan Solo Malam Ini, Panitia Besar Hadirkan God Bless

Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dan membuka Peparnas 2024 di Stadion Manahan Solo pada Minggu malam ini.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Groundbreaking di IKN Sebelum Lengser, Jokowi: Kalau Memang Ada, Ya Saya Datang Lagi

5 jam lalu

Ditanya soal Groundbreaking di IKN Sebelum Lengser, Jokowi: Kalau Memang Ada, Ya Saya Datang Lagi

Presiden Jokowi siap kembali melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama kembali di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Dicek Betul, karena Tak Ada Hambatan Transportasi atau Daya Beli Berkurang

6 jam lalu

Jokowi soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Dicek Betul, karena Tak Ada Hambatan Transportasi atau Daya Beli Berkurang

Presiden Jokowi angkat bicara soal angka deflasi beruntun beberapa bulan terakhir ini.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Buka Nusantara TNI Fun Run, Tekankan Perlunya Bangun Ekosistem di IKN

6 jam lalu

Presiden Jokowi Buka Nusantara TNI Fun Run, Tekankan Perlunya Bangun Ekosistem di IKN

Presiden Jokowi mengatakan kegiatan Nusantara TNI Fun Run bertujuan menciptakan keramaian sehingga dapat membangun ekosistem di IKN.

Baca Selengkapnya

Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi Sebut Sepatutnya Prabowo yang Menandatangani

6 jam lalu

Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi Sebut Sepatutnya Prabowo yang Menandatangani

Presiden Jokowi angkat bicara soal Keppres perpindahan ibu kota ke IKN .

Baca Selengkapnya

Soal Pembiayaan Infrastruktur saat 10 Tahun Jokowi Memimpin, PUPR: Presiden yang Minta Uang Langsung ke Menkeu

7 jam lalu

Soal Pembiayaan Infrastruktur saat 10 Tahun Jokowi Memimpin, PUPR: Presiden yang Minta Uang Langsung ke Menkeu

Menteri Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada persoalan pembiayaan dalam membangun infrastruktur selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

7 jam lalu

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Baca Selengkapnya