TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan isi pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang, 8 Juli 2024.

Dahnil mengatakan Prabowo dan Jokowi berkoordinasi seperti biasa terkait pemerintahan. "Baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti," katanya kepada Tempo melalui pesan singkat.

Ketika ditanya soal isu spesifik yang dibahas Prabowo dan Jokowi, Dahnil tidak segera meresons pesan tersebut. Prabowo tidak melintasi pintu depan Istana Negara usai bertemu dengan Jokowi.

Tidak ada keterangan yang diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga tidak menanggapi pesan soal pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Sebelum bertemu Jokowi, Prabowo sempat memberi keterangan singkat soal komitmen dirinya bakal memastikan uang rakyat bisa berguna untuk bangsa dan masyarakat. Menteri Pertahanan ini menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dalam mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.

Prabowo menanggapi soal pernyataan Jokowi di acara tadi pagi mengenai komitmennya untuk patuh pada rekomendasi BPK.

"Ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi, kami tidak menginginkan ada kebocoran, kami tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Prabowo sebelum bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. "Setiap rupiah harus kita amanken kita yakinken berguna untuk bangsa dan rakyat."

Dalam sambutan di acara bertajuk 'Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023' di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin, 8 Juli 2024, Jokowi menyinggung komitmen Prabowo terhadap rekomendasi BPK.

Jokowi meyakini ke depan Prabowo bakal selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK. “Agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” kata Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi meminta dukungan seluruh komponen bangsa proses peralihan pemerintahan. Eks Wali Kota Solo ini menekankan pentingnya proses transisi demi menjaga keberlanjutan pemerintah. Presiden Jokowi akan digantikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

Prabowo dan putra Jokowi - Gibran Rakabuming Raka, tidak membentuk secara khusus tim transisi dalam proses pergantian pemerintahan. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.

Adapun Prabowo hanya membentuk tim gugus tugas sinkronisasi, yang diisi internal Partai Gerindra. Gugus tugas itu dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjabat wakil ketua tim gugus tugas. Lalu anggota gugus tugas di antaranya Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.

Pilihan Editor: Prabowo Klaim Bakal Jaga Uang Rakyat: Setiap Rupiah Kita Amankan