Alasan Haris Azhar, Aulia Postiera, dan Novel Baswedan Menduga Peretasan PDNS Pengalihan Isu Judi Online

Senin, 8 Juli 2024 11:15 WIB

Novel Baswedan, Aulia Postiera, dan Haris Azhar. Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera dan aktivis KontraS Haris Azhar menaruh curiga bahwa peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh kelompok Brain Cipher merupakan pengalihan isu terhadap penanganan judi online. Kelompok peretas Ransomware itu telah memberikan kunci dekripsi PDNS secara cuma-cuma untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu, 3 Juli 2024.

“Ini agak lucu, yang namanya penjahat ransomware, hacker yang melakukan kegiatan Ransomware ya motifasinya uang,” kata Aulia yang juga penggiat IT Scurity dalam siniar di kanal YouTube eks penyidik Senior KPK Novel Baswedan, yang tayang Ahad, 7 Juli 2024.

Sebelumnya, Brain Chiper sebagai pelaku aksi serangan siber jenis ransomware telah meminta maaf pada masyarakat Indonesia pada Selasa, 2 Juli. Mereka diketahui menyerang PDNS milik Kementerian Kominfo pada Kamis, 20 Juni. Pada Rabu, 3 Juli, kunci akses data PDN yang diretas telah mereka serahkan kepada pemerintah.

Perbincangan dimulai dengan Novel yang menyatakan bahwa per Rabu, 3 Juli, kunci peretasan PDNS telah diberikan oleh hacker Ransomware. Artinya, kata dia, permasalahan data PDNS yang sempat terkunci oleh peretas dan membuat ratusan instansi lumpuh telah rampung. Namun, secara tersirat, ia menyentil lewat pertanyaan bahwa ada sindikat dalam kasus ini.

“Berbicara terkait dengan PDN, hari ini kan, Rabu, kunci sudah diberikan, artinya sudah selesai, sudah aman, dong? Loh, apa yang masalah lagi? Kan kunci sudah diberikan. PDN digembok, dikunci, kunci diberikan, selesai masalahnya,” kata Novel memulai siniar. Tempo telah diizinkan mengutip percakapan dalam siniar bertajuk “Warning! Hacker PDNS Janggal, Jangan-Jangan Pengalihan Isu Judi Online?” tersebut.

Advertising
Advertising

Menanggapi pertanyaan Novel, Aulia menaruh curiga lantaran awalnya hacker yang menggunakan Ransomware lockbit 3.0 itu meminta tebusan 8 juta dolar AS atau Rp 131 miliar kala berhasil menciduk data PDNS. Kejadian ini membuat ribut pemerintah hingga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil pejabat terkait.

“Kalau kita tarik di awal kejadian, jangan kita potong di hari Rabu aja ya, dari awal kejadiannya itu, PDN diserang oleh kelompok Ransomware yang namanya Brain Cipher, menggunakan lockbit 3.0. Ketika dia menguasai data kita, dia meninggalkan pesan. Pesannya itu dia minta tebusan 8 jita us dolar atau rp 131 miliar,” kata Aul, sapaan Aulia Postiera.

Lalu, kata Aul, tidak lama setelah itu, tepatnya 2 Juli, peretas kemudian meninggalkan pesan di dark web bahwa mereka akan memberikan kunci akses penggembokan data PDNS yang diretas secara percuma. Hal itu tentu berseberangan dengan sikap peretas di awal kejadian. Pihaknya menaruh curiga ada sosok di balik peretasan tersebut untuk mengalihkan isu. Apalagi, menurut dia, tidak ada hacker baik hati.

“Nah, bisa jadi, ini hipotesis, ada afiliatornya di dalam sini sehingga terjadilah kemarin, kejadian itu. Cuma kita enggak tahu bagaimana pastinya. Karena ini harus dibuktikan secara foresnik oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) seperti apa kejadiannya sebenarnya. Karena memang nggak ada ceritanya hacker baik hati. Siapapun yang paham keamanan siber, pasti ketawa lihat kejadian ini,” kata Aul.

Sementara itu menurut Direktur Lokataru dan penggiat HAM Haris Azhar, peretasan tersebut mengindikasikan adanya permainan. Lantaran, kata dia, serangan terjadi beberapa hari setelah gembar-gembor perang terhadap judi online. Besarnya transaksi judi online seperti yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandakan operasi judi online yang cukup masif. Artinya memang ada pihak yang mengendalikannya.

“Kita enggak punya data atau langsung bisa menunjuk hidung. Tapi kan secara konspiratif, kita yang disuguhi informasi - termasuk yang disuguhi juga dengan platform judi yang muncul di mana-mana, setiap kita buka aplikasi apa muncul pop up iklannya kan, kita kan jadi terpaksa ya, membuat hipotesis kenapa ini serangan terhadap PDN hanya berkisaran hari dengan upaya negara atau diskursus negara memerangi judi online,” kata Haris.

“Dan memang agak menarik ya, karena belakangan ini setelah masalah isu PDN ini ramai, judi online jadi enggak ada suaranya lagi. Tenggelam, atau istirahat barang kali, cuti,” kata Novel menanggapi.

Aul juga memberikan argumentasi terkait dugaan adanya pihak yang berupaya menghalangi pemerintah memerangi judi online. Eks penyidik KPK ini teringat kejadian sekitar akhir tahun lalu. Ketika itu, kata dia, media Kompas menaikkan investigasi terkait judi online dalam satu halaman penuh. Buntutnya, situs media tersebut mendapat serangan siber dan lumpuh berjam-jam

“Saya gara-gara bang Haris bilang ada dugaan kaitannya dengan judi online, saya jadi teringat kejadian tahun lalu. Saat Kompas menaikkan investigasi mereka satu halaman penuh terkait judi online di akhir tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Web-web kompas diserang sampai lumpuh beberapa jam,” kata Aul.

“Artinya ada kemiripan dengan kejadian saat ini ya?” tanya Novel Baswedan. “Kita tidak menunjuk hidung, tapi kita patut menduga,” kata Aulia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ALIF ILHAM FAJRIADI

Pilihan Editor: Pusat Data Nasional Dijebol, Security IT Aulia Postiera: Ada Risiko Finansial hingga Pencurian Data Pribadi

Berita terkait

KPK Beri Rekomendasi Pencegahan Korupsi dalam Pembangunan Pengolahan Sampah Rorotan

4 jam lalu

KPK Beri Rekomendasi Pencegahan Korupsi dalam Pembangunan Pengolahan Sampah Rorotan

KPK, kata dia, turut mengapresiasi probity audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi DKJ yang telah melibatkan tenaga ahli teknis.

Baca Selengkapnya

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

4 jam lalu

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

Kepala BIN Budi Gunawan santer disebut-sebut akan masuk Kabinet Prabowo. Betulkah? Apa saja kontroversi pria dengan inisial BG ini?

Baca Selengkapnya

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

6 jam lalu

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

Meutya Hafid tidak ingin berkomentar lebih banyak terkait pembahasan soal usulan dirinya menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pentingnya Peran Ibu Mencegah Keluarga Main Judi Online

15 jam lalu

Pentingnya Peran Ibu Mencegah Keluarga Main Judi Online

Peran ibu-ibu dalam memberantas judi online sangat penting karena lebih dekat dengan anak-anak dan juga mencegah suami kecanduan.

Baca Selengkapnya

KPK Telusuri Transaksi Jual Beli Gas dalam Dugaan Korupsi di PT PGN

16 jam lalu

KPK Telusuri Transaksi Jual Beli Gas dalam Dugaan Korupsi di PT PGN

Diduga terjadi korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dengan PT IG pada periode 2018-2020.

Baca Selengkapnya

KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

17 jam lalu

KPK Berupaya Cegah Korupsi pada Tata Kelola Pertambangan di NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penataan Izin Usaha Pertambangan di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM), Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat kemarin, 4 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Empat Langkah Hindari Jeratan Judi Online

18 jam lalu

Ini Empat Langkah Hindari Jeratan Judi Online

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan empat cara untuk menghindarkan diri dari jeratan judi online.

Baca Selengkapnya

Tutup Ribuan Investasi sampai Pinjol Bodong yang Rugikan Ratusan Trilun, OJK: Kami tak Tinggal Diam

19 jam lalu

Tutup Ribuan Investasi sampai Pinjol Bodong yang Rugikan Ratusan Trilun, OJK: Kami tak Tinggal Diam

OJK telah menutup 10.890 entitas ilegal yang meliputi investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, yang merugikan masyarakat Rp139,67 triliun.

Baca Selengkapnya

KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

22 jam lalu

KPK Kawal Pencegahan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

KPK akan mengawal proses pembangunan RDF Rorotan.

Baca Selengkapnya

Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

22 jam lalu

Marak Masalah Pertambangan di NTB, KPK Dorong Sinergi Pemda dan Kementerian

KPK mendorong agar Pemprov NTB bersinergi dengan kementerian dalam perbaikan tata kelola pertambangan.

Baca Selengkapnya