TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengungkap sejumlah permasalahan utama selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024. Dia menyebut masalah pertama dalam PPDB adalah ketidaksesuaian praktik dengan peraturan.

"Ternyata masih banyak ditemukan tidak sesuai dengan panduan sehingga terjadi permasalahan di lapangan," kata Indraza usai menggelar konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 47 Tahun 2023 yang keduanya mengatur tentang PPDB TK, SMP, SMA, dan SMK.

Indraza menjelaskan, masalah kedua yang menjadi sorotan ialah intervensi pejabat yang mencampuri proses PPDB sehingga memicu kecurangan. Meski begitu, sambung Indra, Ombudsman berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara ketat atas potensi itu.

"Ombudsman tetap akan menyusun laporan dan memberikan saran-saran perbaikan ke seluruh stakeholder terkait PPDB ini," ujarnya.

Lebih lanjut, permasalahan ketiga yang disoroti Indraza ialah yang berkaitan dengan jalur zonasi. Dia menyebut masih ada pemahaman yang keliru perihal petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penentuan zona. Selain itu, jalur afirmasi turut menjadi sorotan karena baru sebatas mengakomodasi anak-anak dari kelas perekonomian bawah dan belum mencakup anak yang menyandang disabilitas.

Permasalahan terakhir yang menjadi sorotan Indraza adalah jalur prestasi akademik dan non-akademik. Dalam jalur prestasi, misalnya, Indraza menyebut banyak sekolah yang melakukan praktik 'cuci rapor' atau memperbaiki nilai siswa.

Tak sampai di situ, Indraza juga menyinggung soal koordinasi yang tak sesuai antara induk olahraga dan dinas kebudayaan dengan sekolah. Di sisi lain, dia juga menyebut soal praktik pemalsuan piagam prestasi.

"Di situ, juga termasuk dengan siswa-siswa titipan," ucapnya.

Pilihan Editor: Heru Budi Tanggapi Soal Pindah Domisili di PPDB 2024: Sah-sah Saja