TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR, Sukamta, kembali menyentil Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi ihwal upaya pemulihan Pusat Data Nasional sementara atau PDNS II Surabaya yang diretas.

Ia mempertanyakan upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah terhadap data-data krusial yang terdapat pada database PDNS II Surabaya. Sebab, menurutnya hingga saat ini persoalan belum rampung dilakukan.

"Ini mestinya jadi masalah serius terhadap keamanan nasional. Jangan ditanggapi dengan santai dan berguyon," kata Sukamta melalui pesan singkat, Jumat, 5 Juli 2024.

Politikus PKS itu mencontohkan, di negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura, insiden peretasan terhadap pusat data nasional memang pernah terjadi. Namun, upaya penanganannya dilakukan secara efisien dan sistematis.

"Jangan jadikan kasus tersebut untuk melegitimasi guyonan dan santai-santai," ujar Sukamta.

Sambil melakukan pemulihan, ia meminta agar pemerintah mengaktifkan protokol krisis, yaitu dengan membentuk tim khusus yang berkomposisikan para ahli dalam penanganan PDNS ini.

"Ke depannya perlu dipikirkan ulang juga mengenai pemusatan data ke data center ini. Libatkan ahli dalam pembahasannya," ucap Sukamta.

Adapun Budi Arie disorot karena dianggap berguyon ketika mengikuti rapat kerja terkait peretasan PDNS dengan Komisi Pertahanan DPR, pekan lalu.

Saat itu, Budi mengucap kalimat syukur "Alhamdulillah" manakala diminta penjelasan ihwal mengapa PDNS II Surabaya dapat diretas.

Anggota Komisi Pertahanan lainnya, Tubagus Hasanuddin, juga mendesak agar pemerintah segera menuntaskan upaya pemulihan pusat data yang diretas.

Memang, kata dia, sudah ada sejumlah Kementerian dan Lembaga yang sudah dapat beroperasi kembali. Akan tetapi, jumlahnya masih terlalu sedikit.

"Ya kalau tidak mau mengundurkan diri, disegerakanlah pemulihannya," ucap politikus PDIP itu.

PDNS II Surabaya mengalami serangan siber pada Kamis, dua pekan lalu. Serangan tersebut berjenis ransomware varian LockBit 3.0 yang berimbas pada lumpuhnya 210 server milik lembaga dan instansi baik pusat maupun daerah.

Peretas sempat meminta uang tebusan USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar. Namun, pemerintah Indonesia menolaknya.

Pilihan Editor: Mundurnya Dirjen Aptika Kominfo Usai PDNS Diretas Menuai Beragam Respons