TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengungkap korban dugaan penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 rentan mengalami intimidasi. Dia menyebut bahwa intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh dinas pendidikan hingga orang tua murid lain.

"Biasanya intimidasi dilakukan bukan oleh pihak sekolah, tapi bisa dilakukan oleh dinas ataupun orang-orang yang tadinya masuk lalu dianulir," kata Indraza saat menggelar konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Indraza mencontohkan intimidasi terhadap siswa pernah terjadi pada tahun lalu di Jogja dan berkenaan dengan pungutan liar. Dalam kasus itu, kata dia, anak dari pelapor mendapatkan intimidasii dari guru hingga petugas dinas pendidikan usai Ombudsman turun tangan.

Lebih lanjut, Indraza mengungkap bahwa kondisi tersebut menyebabkan mayoritas orang tua siswa enggan membuat laporan secara serius saat menemukan. Dia menyebut kebanyakan laporan orang tua siswa ke Ombudsman soal PPDB hanya sampai pada tahap konsultasi.

Indraza menerangkan ada kekhawatiran orang tua atas dampak pelaporan terhadap anaknya yang mendaftar sekolah. Para orang tua, jelas Indraza, tidak mau anak mereka mengalami intimidasi akibat pelaporan Ombudsman tersebut.

"Ketika laporan masuk, anak mereka-lah yang di-bully atau diteror," ujarnya.

Meski begitu, Indraza tetap menjamin bahwa Ombudsman akan melindungi identitas pelapor supaya kasus serupa tidak terjadi. Dia juga mengingatkan pada pelapor untuk tidak mempublikasikan pelaporan itu ke khalayak untuk menghindari intimidasi.

Tak sampai di situ, Indraza juga menyayangkan masih banyak orang yang mengintimidasi dan menekan para pelapor yang jujur mengungkap permasalahan PPDB. Oleh sebab itu, kata dia, Ombudsman akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika ada ancaman yang membahayakan pelapor.

"Kadang-kadang kami menegakkan aturan yang benar, tapi banyak orang yang enggak suka, terutama yang tersinggung orang yang punya kuasa," ucapnya.

Pilihan Editor: Ombudsman Ungkap Berbagai Masalah PPDB 2024 di 10 Provinsi, dari Diskriminasi hingga Manipulasi