Komitmen dalam International Mayors Forum 2024 dan Praktik Baik Jakarta
Jumat, 5 Juli 2024 14:45 WIB
INFO NASIONAL - International Mayors Forum (IMF) 2024 berlangsung sukses. Selama tiga hari, 2-4 Juli, sekitar 200 peserta dari 36 negara dan 74 kota di kawasan Afrika, Asia-Pasifik, Amerika Latin, dan Asia Barat, telah berdiskusi dan saling belajar dalam upayanya mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.
Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang dibacakan bergantian oleh perwakilan kepala daerah sedunia. Peserta IMF 2024 menyatakan berkomitmen untuk mewujudkan Agenda 2030 melalui percepatan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan fokus pada enam aspek.
“Kami menegaskan komitmen kami terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang transformatif di tengah pesatnya urbanisasi, kendala ekonomi, meningkatnya kesenjangan, meningkatnya tantangan lingkungan, meningkatnya frekuensi, dan besarnya bencana alam,” ujar Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Komitmen bersama tersebut akan diwujudkan masing-masing kota partisipan melalui Peningkatan Tata Kelola Multilevel Horizontal dan Vertikal, Inovasi Lokal, Kebijakan dan Pembiayaan Terintegrasi, Transformasi Digital, Inklusivitas Ekonomi, Praktik Lingkungan, Pendekatan Sinergis, dan Keterlibatan Komunitas.
Dari seluruh aspek tersebut, adapun tindakan yang disepakati bersama adalah sebagai berikut. Pertama, membangun kemitraan multi-pemangku kepentingan. Berkolaborasi dengan semua sektor mulai dari masyarakat, swasta, organisasi non-pemerintah, komunitas, akademisi, hingga lembaga internasional untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya kolektif.
Kedua, membuat sistem data, indikator, dan informasi yang kuat untuk melacak kemajuan pelaksanaan berbagai tindakan, termasuk mendukung Voluntary Local Reviews atau VLR, untuk memamerkan kemajuan dan tantangan dalam melokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Ketiga, menjembatani kesenjangan kapasitas antara tingkat pedesaan, perkotaan, lokal, dan nasional dalam berbagai aspek. Termasuk menghapus kesenjangan gender dengan meningkatkan kolaborasi, berbagi sumber daya, dan optimalisasi.
Selain pembacaan deklarasi, momen penutupan IMF pada Kamis, 4 Juli 2024, juga menetapkan Toyota City, Jepang, sebagai tuan rumah pada 2025. Wali Kota Toyota City, Toshihiko Ota, mengaku penyelenggaraan di Jakarta sudah berjalan lancar. “Kami mohon bantuannya dari segala pihak agar kami juga dapat menyukseskan IMF tahun depan,” ujarnya.
Seusai acara, Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono, berharap Deklarasi Jakarta bukan sekadar hasil di atas kertas. “Aspek-aspek utama yang telah kita sepakati dan dituangkan dalam pernyataan bersama ini, hendaknya tidak berakhir sebagai wacana semata,” ucap dia.
Ia mengingatkan, waktu yang tersisa untuk mengimplementasikan gagasan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu hanya tersisa 6 tahun. “Besar harapan kami kepada perwakilan PBB agar dapat menyuarakan aspirasi dan pemikiran yang disampaikan oleh para pemimpin kota pada penyelenggaraan International Mayors Forum 2024,” tutur Heru Budi.
Peringatan serupa disebutkan Asisten Sekretaris Jenderal Pengembangan Ekonomi, United Nations Department Economic and Social Affairs (UNDESA), Navid Hanif. PBB telah memproyeksikan sekitar 68 persen populasi akan tinggal di daerah urban atau perkotaan pada 2050. Setiap kota tersebut akan mengonsumsi 2/3 energi.
“Pertemuan para pemimpin kota di forum seperti ini (IMF 2024) punya peran penting menyelamatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ingat, waktu berjalan terus dan waktu tenggat (2030) semakin dekat,” tutur Navid.
Karena itu, Navid menyerukan seluruh delegasi IMF 2024 memperkuat kerja sama antara negara maupun secara kolektif. “Dengan bekerja sama, kita dapat memperkuat dampaknya, sekaligus mengakselerasi upaya berkelanjutan menuju masa depan yang inklusif dan berketahanan iklim.”
Navid menaruh harapan besar pada para pemimpin kota di IMF. Salah satunya Jakarta yang ia sebut kota pintar (smart city) memiliki berbagai program manajemen kota yang mengarah pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. “Ini memberi kita harapan dan pemberi semangat,” ucapnya.
Praktik Baik Jakarta
PJ Gubernur DKI Heru Budi menyatakan, Jakarta sejak 2017 telah mengintegrasikan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam rencana pembagunan daerah. Salah satunya melalui gerakan yang disebut Rencana Aksi SDGs. Kerangka peraturan ini menguraikan target dan indikator yang disesuaikan dengan konteks Jakarta.
“Secara rutin, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh sektretariat SDGs,” kata Heru Budi.
Upaya Pemprov DKI Jakarta mencapai Agenda SDGs 2030 dijalankan dengan fokus pada beberapa sektor. Pertama untuk penanggulangan kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sekira Rp 18,96 triliun atau US$ 1,2 billion. “Nilai sebesar ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia, hanya ada di Jakarta,” sebut Heru Budi.
Implementasinya, anggaran tersebut disebar ke dalam sejumlah program. Antara lain subsidi transportasi umum, bantuan makanan tambahan bagi anak, hingga dukungan finansial untuk pendidikan dan kesehatan melalui KJP Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan KJS.
Sedangkan terkait mitigasi krisis iklim dan kerentangan pangan, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan berbagai inisiatif seperti urban farming, menjaga stok pangan melalui BUMD Food Station Cipinang Jaya dan program sembako murah di kelurahan.
Ketiga, dalam upaya memastikan kenyamanan dan kesejahteraan warga kota, Pemprov DKI Jakarta menjalankan program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rusun sederhana, dan KTV (Konsolidasi Tanah Vertikal) di kawasan padat penduduk.
Adapun, di sektor lingkungan, Heru Budi menyebutkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan ruang terbuka hijau mencapai 30 persen pada 2030. Selama ia menjabat sejak 2022, telah ditanam sebanyak 287.000 pohon, 138.000 mangrove, dan 8,8 juta tanaman.
Jakarta pun terus berupaya meningkatkan kesetaraan gender. Saat ini, 57,58 persen dari total pegawai yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta adalah perempuan. Demikian pula, sebanyak 27,1 persen dari puncak kepemimpinan tertinggi di DKI Jakarta ditempati oleh perempuan. “Kami percaya, dengan terus menjaga komitmen terhadap kesetaraan gender akan mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif,” tutur Heru Budi.
Segala praktik baik yang telah ditempuh Jakarta, selaras dengan pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, bahwa pembangunan kota harus didasarkan pada new urban agenda yang menekankan pentingnya ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
“Kemudian, mengedepankan perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi, tata kelola multi-aktor, serta kota yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang berorientasi pada manusia, responsif terhadap usia, dan sensitif gender,” kata dia. (*)
