TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengaku khawatir peretasan Pusat Data Nasional bakal berdampak pada ekonomi negara. Dia mengungkapkan krisis saat ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan investor kepada pemerintah.

Apalagi, kata Sukamta, waktu peretasan Pusat Data Nasional sangat krusial karena bertepatan dengan waktu pelaku bisnis mempertimbangkan rencana investasi mereka.

“Kalau orang mau investasi, misalnya, menanamkan US$ 1 juta. Kira-kira punya keraguan tidak? Dan ini semester kedua. Semester kedua itu orang biasanya mulai menghitung akan melakukan investasi berapa dan di mana,” kata legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini saat ditemui Tempo di kantornya di kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Menurut Sukamta, pemulihan data nasional pascaperetasan memang penting. Namun efek negatif bobolnya data nasional ke tangan peretas akan berimbas panjang. Bocornya data nasional bukan saja memunculkan keraguan warga negara terhadap pemerintah, tetapi juga keraguan dari investor, terutama investor asing.

“Kalau investasi tidak muncul atau berkurang, itu urusan lapangan kerja berkurang, pertumbuhan ekonomi berkurang. Ini jadi persoalan serius,” ujar dia.

Sukamta mendengar kabar ada 80 perusahaan multinasional yang waswas cabang perusahaan mereka di Indonesia kena dampak krisis PDN. Mereka, kata Sukamta, mengirim orang untuk mengaudit perusahaan untuk memastikan perusahaan mereka baik-baik saja. “Saya sudah mendengar ada 80 company yang mengecek pada cabang di Indonesia,” kata Sukamta.

PDN, yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mendeteksi adanya peretasan sejak 20 Juni 2024, oleh Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data. Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah.

Pilihan Editor: Respons Dedi Mulyadi Dapat Dukungan Maju di Pilgub Jabar 2024