PDN Diretas, Anggota DPR Sebut 80 Perusahaan Asing Audit Cabang di Indonesia

Editor

Amirullah

Kamis, 4 Juli 2024 15:14 WIB

Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan puluhan perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia waswas terdampak peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Ia mendapat informasi ada puluhan perusahaan multinasional yang melakukan audit di cabang Indonesia imbas bobolnya Pusat Data Nasional Sementara.

“Saya sudah mendengar ada 80 company yang mengecek pada cabang di Indonesia,” kata legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini saat ditemui Tempo di kompleks parlemen DPR RI, Rabu, 3 Juli 2024.

Menurut Sukamta, perusahaan-perusahaan asing ini memeriksa cabang mereka di Indonesia untuk memastikan apakah mereka terdampak insiden PDN atau tidak. Perusahaan-perusahaan ini lantas mengirim audit untuk recovery.

“Itu kan berarti hilangnya trust (kepercayaan),” kata Sukamta.

Hingga saat ini pemerintah belum mengungkapkan data apa saja yang bocor ke tangan peretas. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah telah mengevaluasi kasus tersebut. Untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan, Jokowi meminta lembaga/kementerian agar menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.

Advertising
Advertising

Jokowi tidak merinci bentuk evaluasi yang dimaksud, ketika ditanya usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang Barat, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Kepala negara mengatakan yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar peretasan tidak terjadi lagi.

“Di-back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” kata Jokowi Rabu 3 Juli 2024.

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data. Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah.

EKA YUDHA SAPUTRA | DANIEL A. FAJRI | AFRON MANDALA PUTRA

Pilihan Editor: Respons Dedi Mulyadi Dapat Dukungan Maju di Pilgub Jabar 2024

Berita terkait

Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

3 hari lalu

Diduga Mata-mata, Tiga Warga Iran Dituduh Meretas Akun Para Pejabat AS

Warga Iran didakwa AS dengan tuduhan peretasan terhadap akun-akun email pejabatnya.

Baca Selengkapnya

Daftar Pimpinan Hizbullah Termasuk Hassan Nasrallah yang Dibunuh Israel dalam Sepekan Terakhir

4 hari lalu

Daftar Pimpinan Hizbullah Termasuk Hassan Nasrallah yang Dibunuh Israel dalam Sepekan Terakhir

Tak hanya Hassan Nasrallah, ternyata pimpinan Hizbullah lain terbunuh Israel dalam seminggu terakhir ini.

Baca Selengkapnya

Polisi Inggris Selidiki Serangan Siber Islamofobia di WiFi Stasiun Inggris

8 hari lalu

Polisi Inggris Selidiki Serangan Siber Islamofobia di WiFi Stasiun Inggris

Penumpang di sejumlah stasiun kereta tersibuk di Inggris terpapar pesan bernada Islamofobia akibat pelanggaran keamanan siber yang mengganggu layanan

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

9 hari lalu

Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

Meutya mengatakan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut sedang didalami oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Tetap Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, KPU Lakukan Ini

10 hari lalu

Tetap Gunakan Sirekap untuk Pilkada 2024, KPU Lakukan Ini

KPU perlu mengecek dan menguji secara berkala Sirekap untuk mengantisipasi gangguan siber pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

10 hari lalu

Bareskrim Ungkap Kronologi Guru Honorer Retas dan Jual Data ASN BKN

Bareskrim Polri menjelaskan kronologi peretasan dan penjualan data ASN BKN yang dilakukan seorang guru honorer di Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

10 hari lalu

Guru Honorer di Banyuwangi Retas dan Jual Data ASN BKN, Raup US$ 8 RIbu

Bareskrim Polri menangkap seorang guru honorer yang diduga membobol dan menjual data pegawai BKN di dark web

Baca Selengkapnya

DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

10 hari lalu

DJP Sarankan Wajib Pajak Ganti Kata Sandi Cegah Kebocoran Data, Pakar Siber: Tidak Relevan

Ketua CISSReC, Pratama Persadha mengatakan saran DJP mengubah kata sandi untuk mencegah terjadinya kebocoran data tidak relevan.

Baca Selengkapnya

Menkopolhukam Pastikan Tiga PDN akan Dibangun di Cikarang hingga IKN

11 hari lalu

Menkopolhukam Pastikan Tiga PDN akan Dibangun di Cikarang hingga IKN

Menkopolhukam memastikan kelanjutan pembangunan PDN di tiga lokasi.

Baca Selengkapnya

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

11 hari lalu

Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.

Baca Selengkapnya