TEMPO.CO, Jakarta - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mendesak sejumlah lembaga agar turut serta mengusut kasus pemberhentian Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) pada Rabu, 3 Juli 2024.

Lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ombudsman RI, dan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menginvestigasi permasalahan tersebut.

Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana, berharap ada solusi yang dapat mereka berikan. "Dan memberikan jalan terbaik bagi upaya progresif menggunakan wewenangnya dalam perlindungan kebebasan akademik dan hak asasi manusia," kata dia dalam rilis yang diterima, Kamis 4 Juli 2024.

KIKA menilai pemberhentian Budi Santoso merupakan awal dari banyaknya masalah yang akan terjadi ke depannya, baik di Fakultas Kedokteran, insan tenaga kesehatan, atau ilmuwan yang kritis.

“Pemberangusan pandangan akademik terhadap kebijakan negara, justru semakin menegaskan posisi kampus yang sekadar melumasi negara dengan karakter otoriter,” kata Satria.

Dilansir dari Standar Norma dan Pengaturan atau SNP Kebebasan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2021 standar nomor 4 dan 5, insan akademis seharusnya bebas dari pembatasan dan pendisiplinan. Terutama ketika hendak mengembangkan budaya akademik.

Dalam SNP itu, insan akademik pada dasarnya mereka memiliki tanggung jawab dan inteegritas keilmuan untuk kemanusaian. Oleh karena itu, otoritas publik wajib menghargai dan melindungi, serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

Atas permasalahan ini, KIKA mendesak Rektor Unair Mohammad Nasih untuk membatalkan Surat Keputusan Pemecatan Budi Santoso sebagai Dekan FK Unair, sebab berpotensi melanggar hukum administrasi.

Budi Santoso sendiri menduga pencabutan dirinya karena sikap kritis dia terhadap program pemerintah yang ingin mendatangkan dokter asing ke tanah air. Menurut dia, ada 92 fakultas kedokteran di Indonesia yang mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin alias BGS mengklaim program itu untuk menyelamatkan ribuan nyawa bayi kelainan jantung dan harus dioperasi cepat.

Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Martha Kurnia Kusumawardani, membenarkan adanya pemberhentian Budi Santoso dari jabatan dekan fakultas kedokteran (FK). Namun, ia tidak mengungkap secara jelas alasan pemberhentian itu.

"Alasan atau pertimbangan pimpinan Universitas Airlangga terkait pemberhentian ini adalah merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair," ucapnya saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 4 Juli 2024.

Martha mengatakan seluruh civitas akademika Unair mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Budi atas pengabdiannya. FK Unair, kata dia, berharap dapat menjadi fakultas kedokteran yang mampu berkontrribusi positif bagi bangsa dan negara.

“Kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. dr. Budi Santoso Sp.OG.(K) atas semua pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," ujarnya.

Pilihan Editor: Budi Santoso Dipecat Buntut Kritik Kedatangan Dokter Asing, KIKA dan SPK: Rektor Unair Lakukan Maladministrasi