TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa pemerintah telah mengevaluasi setelah terjadinya peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Untuk mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan, Jokowi meminta lembaga/kementerian agar menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.

Jokowi tidak merinci bentuk evaluasi yang dimaksud, ketika ditanya usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Kepala negara mengatakan yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar peretasan tidak terjadi lagi.

“Di-back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja,” kata Jokowi Rabu 3 Juli 2024.

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data. Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menindaklanjuti arahan Jokowi dalam rapat pada Jumat, 28 Juni 2024, dengan menggelar rapat tingkat menteri tiga hari kemudian. Dalam rapat di kantor Kemenkopolhukam pada Senin, 1 Juli 2024, turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, dan TNI-Polri.

Dalam keterangannya usai rapat tingkat menteri, Hadi mengatakan Pemerintah akan menyiapkan pengaturan perihal penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.

“Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” ungkap Hadi.

Hadi menyebut pemerintah menargetkan operasional PDN kembali normal pada Juli 2024. Menkopolhukam menyebut, saat ini layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 berada dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di PDN yang berlokasi di Batam.

“Kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau hotsite yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis back up,” katanya.

Saling lempar tanggung jawab

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid secara gamblang menyebut jebolnya PDNS di Surabaya akibat serangan siber Ransomware adalah kebodohan. Pernyataan tersebut disampaikannya di depan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian selaku pengelola PDN.

“Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun back up berarti kan?” kata Meutya dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, 27 Juni 2024.

Pemerintah saling menyalahkan. Kepala BSSN Hinsa Siburian melempar masalah tersebut ke Kominfo. "Mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya adalah tata kelola dan tidak adanya back up data,” kata Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024.

Hinsa menjelaskan seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN pusat.

Sempat muncul pesan ke publik Kelompok 'hacker', Brain Chiper, yang diduga meretas Pusat Data Nasional. Akun perusahaan intelijen siber @stealthmole_int di X mengunggah ulang postingan yang tampak seperti forum dark web.

Pesan peretas mengatakan akan memberi kunci enkripsi secara cuma-cuma pada Rabu, 3 Juli 2024. Namun belum ada tanggapan data resmi dari pemerintah mengenai ini.


Pilihan Editor: Begini Respons Jokowi soal Desakan agar Budi Arie Mundur usai PDNS Diretas