TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional.

"Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini terjadi di negara lain, bukan kita saja," kata Jokowi usai meresmikan pabrik batrei kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024.

Jokowi tidak merinci secara detail ketika ditanya apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber. Namun Eks Gubernur Jakarta ini mengatakan yang paling penting ada solusi supaya peristiwa yang sama tidak kembali terjadi.

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.

Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Kepala BSSN Hinsa Siburian sebelumnya mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku pengelola pusat data. BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampaknya melempar masalah tersebut ke Kominfo.

"Mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya adalah tata kelola dan tidak adanya back up data,” kata Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024.

Hinsa menjelaskan seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya diback up ke PDN pusat.

Pilihan editor: Jokowi Tegaskan Tak Pernah Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilgub Jakarta