TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah tudingan dirinya cawe-cawe di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta dengan menyodorkan nama putranya, Kaesang Pangarep, ke sejumlah partai politik.

"Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapa pun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai," kata Jokowi usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024

Jokowi mengklaim soal pilkada dan pencalonan itu urusannya partai politik. "Saya bukan ketua partai. Saya bukan pemilik partai jadi jangan ditanyakan kepada saya," kata Jokowi.

Sebelumnya Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyebut bahwa Presiden Jokowi menawarkan nama Kaesang Pangarep untuk dapat maju menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta di pilkada, November mendatang. Aboe Bakar mengatakan, Jokowi tak hanya menyodorkan nama Ketua Umum PSI itu ke satu partai politik saja, tetapi juga ditawarkan ke sejumlah partai politik lain.

"Sudah menyodorkan, nanti kita lihat saja," kata Aboe di kegiatan penutupan Sekolah Partai PKS di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. "Kan udah biasa cawe-cawe mulai dari presiden sampai nanti. Biasa. Jadi enggak ada masalah, biar saja."

Kendati begitu, Aboe tak membantah maupun membenarkan jika PKS menjadi salah satu partai yang ditawari nama Kaesang oleh Jokowi. Pun, dengan nama partai lain yang disebutnya juga memperoleh tawaran.

Pernyataan Aboe Bakar langsung dibantah Staf Khusus Presiden Grace Natalie. Politikus PSI itu menyebut urusan pilkada merupakan kewenangan partai politik. Grace mengatakan, Jokowi tidak pernah menyodorkan nama Kaesang ke partai politik mana pun. Sebab, persoalan pengusungan calon merupakan ranah internal partai politik.

"Pak Presiden tidak ikut campur terkait pilkada di mana pun," kata Grace melalui pesan singkat pada Kamis malam, 27 Juni 2024.

Grace menyebut urusan pencalonan figur di pilkada, tingkat popularitas hingga perolehan jumlah kursi partai di DPRD sebagai syarat pencalonan, adalah hal yang tidak terkait dengan kepresidenan. "Kuncinya, diskusinya di situ, bukan di Presiden," ujar Grace. “Pak Presiden fokus mengerjakan tugas-tugas kepresidenan sampai Oktober mendatang.”

Dugaan Cawe-cawe di Pilgub Jakarta

Jokowi disebut-sebut bertemu dengan beberapa ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2024, dengan salah satu pembahasannya adalah mengenai pilkada 2024. Majalah Tempo menerbitkan laporan utama mengenai dugaan cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta ini pada 17 Juni 2024.

Pimpinan partai yang bertemu Jokowi untuk membahas Pilkada Jakarta di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pertemuan pada akhir bulan lalu, Presiden Jokowi dan Ketua Parpol turut membahas dukungan terhadap Ridwan Kamil dan kemungkinan memasangkannya dengan Kaesang Pangarep - putra bungsu Jokowi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengkonfirmasi pertemuan Jokowi dan ketum parpol turut membahas pilkada. Namun Zulhas, sapaan Zulkifli, mengklaim dia yang mengusulkan nama Ridwan kepada para ketua umum parpol. “Semua setuju,” kata Menteri Perdagangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 14 Juni 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut Jokowi Cawe-cawe Jokowi dalam penentuan kandidasi pemilihan calon kepala daerah masih sangat kuat. Meskipun Jokowi bakal berakhir 20 Oktober 2024 nanti. Sementara Pilkada 2024 bakal berlangsung pada 27 November yang saat itu Presidennya adalah Prabowo Subianto.

"Kalau soal pengaruh Jokowi dalam kandidasi calon saya kira itu tidak dibantah. Tapi apakah calon yang akan diusung dan direstui akan menang tidak ada jaminan," kata Adi kepada Tempo melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 18 Juni 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi menghormati kewenangan masing-masing parpol dalam menentukan calon kepala dan wakil kepala daerah. “Pengusungan nama calon kepala daerah merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik,” kata Ari dikonfirmasi Tempo melalui pesan singkat pada Senin malam, 24 Juni 2024.

Pilihan Editor: Jokowi dalam Pilkada Jakarta