TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah terkesan seperti teroris. Sebabnya, kata dia, KPK memiliki tugas dan wewenang yang cukup besar untuk menangkap mereka yang diduga terlibat kasus korupsi.

Benny menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat kerja Komisi III bersama pimpinan KPK. “Makanya suatu ketika di masa lalu, saya pernah menegaskan bahwa bagi kami di DPR, KPK itu seperti teroris, menakutkan. Sungguh menakutkan,” kata Benny dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 1 Juli 2024.

Awalnya, Benny mengatakan KPK lahir dari proses yang panjang melalui gerakan reformasi. Lembaga antirasuah tersebut, kata dia, sudah diperjuangkan sejak masa Orde Baru hingga akhirnya resmi terlembagakan dalam masa pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Benny kemudian mengungkit kiprah KPK yang dia sebut sangat mentereng. “KPK mencatat dalam sejarah hakim agung ditangkap, itu kerja KPK. Hakim agung yang kita anggap suci, hakim agung yang kita anggap wakil tuhan di dunia diterobos oleh KPK,” ujar politikus Demokrat itu.

Selain itu, Benny berujar KPK juga berhasil membongkar kasus korupsi para menteri kabinet, posisi yang di masa Orde Baru sangat dikagumi dan dijunjung tinggi. “Hakim MK juga begitu, bahkan ketua MK dicokok KPK. Kena Operasi Tangkap Tangan. Luar biasa,” ucap Benny.

Karena adanya kewenangan yang luar biasa itu, kata Benny, DPR kemudian melakukan pengawasan politik terhadap KPK. “Jadi kami diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan politik terhadap penggunaan kewenangan tugas yang diberikan oleh UU kepada KPK,” kata dia.

Namun, Benny kini justru mempertanyakan mengapa jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK cenderung menurun. “Kita ingin tahu juga hal yang dulu biasa kita sering dulu OTT, operasi tangkap tangan, tapi belakangan ini sepi. Apakah emang enggak ada, apakah tidak adanya OTT itu berhasil berkurangnya korupsi. Atau apa?” ucap Benny.

Dia pun menduga penyebab turunnya angka OTT bukan karena jumlah korupsi sudah menurun. “Dugaan saya tidak (mengurangi korupsi). Apakah ada tekanan? Apakah ada permintaan, supaya enggak ada OTT," kata Benny.

Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim lembaganya bebas dari intervensi politik. “Saya pastikan, kami bebas dari intervensi politik,” ucap Alexander.

Pilihan editor: Cak Imin Bilang PKB Dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta