Tak Bisa Kuliah Tanpa Bantuan, Anak Kuli Bangunan Harap Sistem KIP Kuliah Segera Normal

Reporter

Hendrik Yaputra

Editor

Amirullah

Minggu, 30 Juni 2024 21:51 WIB

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Gita Selfiana sangat khawatir tak bisa melanjutkan bangku kuliah. Gita ingin mendaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di jalur mandiri di program studi akuntansi Universitas Nahdatul Ulama Yogyakarta.

Sebelum melakukan itu, Gita harus melakukan pendaftaran di laman resmi KIP Kuliah Kemendikbudristekdikti. Masalahnya, perempuan berusia 18 tahun ini tak bisa mendaftar karena laman tersebut error. Padahal, batas akhir pendaftaran jalur mandiri penerima KIP Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta hanya sampai 30 Juni 2024.

"Saya mau mendaftar ternyata situs KIP kuliah error," kata Gita saat dihubungi, Ahad, 30 Juni 2024.

Perempuan asal Jawa Tengah ini hanya ingin mendaftar sebagai pendaftar KIP Kuliah di jalur mandiri. Bila tak mendaftar sebagai pendaftar KIP Kuliah ia khawatir mendapatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tinggi. "Sangat kecewa dan sedih kalau semisal sampai waktu pendaftaran (jalur mandiri kampus) ditutup, laman KIP kuliah belum bisa diakses," kata Gita.

Bantuan KIP Kuliah sangat penting bagi Gita. Hal ini berhubungan dengan kemampuan ekonomi orang tua Gita. Sumber penghasilan Gita hanya berasal dari ayahnya yang bekerja sebagai kuli bangunan.

Advertising
Advertising

Kata Gita, penghasilan ayahnya sebesar Rp1 juta per bulan. Penghasilan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bila tak mendapatkan KIP Kuliah, ia ragu dapat membayar UKT.

"Pengahasilan bapak saya cukup untuk makan sehari-hari, tetapi untuk membiayai kuliah saya belum mampu, dan dari itu saya mendaftar KIP kuliah," kata Gita.

Kementerian Pendidikan telah menginstruksikan perguruan tinggi memundurkan tenggat waktu pembayaran uang kuliah bagi pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Hal ini sebagai dampak peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak ada mahasiswa baru yang kehilangan hak untuk mengikuti seleksi penerima KIP Kuliah," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam Surat Pemberitahuan Masalah PDN yang terbit pada 28 Juni 2024, dikutip Ahad 30 Juni 2024.

Suharti mengatakan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional membuat sistem KIP Kuliah belum bisa diakses. Pemulihan sistem menggunakan cadangan data penerima dan pendaftar KIP Kuliah pada pusat data Kemendikbudristekdikti. KIP Kuliah akan kembali beroperasi paling lambat 29 Juli 2024.

Pilihan Editor: Ketika Hadi Tjahjanto Bicara Bahaya Judi Online di Depan Prajurit TNI AU

Berita terkait

Kata SAFEnet Soal Dirjen Kominfo yang Mundur, Bukan Bosnya

4 menit lalu

Kata SAFEnet Soal Dirjen Kominfo yang Mundur, Bukan Bosnya

SAFEnet menilai tindakan mundur dari jabatan yang dilakukan Dirjen di Kominfo merupakan sesuatu yang baru dalam budaya pemerintahan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Budi Arie Kunci Akun Instagram setelah Muncul Desakan Mundur

2 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Kunci Akun Instagram setelah Muncul Desakan Mundur

Saat dikonfirmasi, Budi Arie hanya mengirimkan sejumlah link yang memberitakan dukungan terhadap dia.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Khawatir Insiden Pusat Data Nasional Kurangi Minat Investor ke Indonesia

5 jam lalu

Anggota DPR Khawatir Insiden Pusat Data Nasional Kurangi Minat Investor ke Indonesia

Waktu peretasan Pusat Data Nasional dinilai sangat krusial. Bertepatan dengan waktu pelaku bisnis mempertimbangkan rencana investasi mereka.

Baca Selengkapnya

Kunci yang Dikasih Gratis Hacker Berfungsi di Spesimen Data PDNS

6 jam lalu

Kunci yang Dikasih Gratis Hacker Berfungsi di Spesimen Data PDNS

Kunci dekripsi berfungsi untuk membuka data yang sebelumnya terenkripsi atau terkunci di PDNS akibat diserang kelompok hacker ransomware Brain Cipher.

Baca Selengkapnya

Semuel Abrijani Beberkan Rencananya usai Mundur sebagai Dirjen Aptika Kominfo

7 jam lalu

Semuel Abrijani Beberkan Rencananya usai Mundur sebagai Dirjen Aptika Kominfo

Semuel Abrijani mengatakan dalam membangun tranformasi digital Indonesia tak melulu harus dari kalangan pemerintah.

Baca Selengkapnya

PDN Diretas, Anggota DPR Sebut 80 Perusahaan Asing Audit Cabang di Indonesia

7 jam lalu

PDN Diretas, Anggota DPR Sebut 80 Perusahaan Asing Audit Cabang di Indonesia

Puluhan perusahaan asing ini memeriksa cabang mereka di Indonesia untuk memastikan apakah mereka terdampak insiden PDN atau tidak.

Baca Selengkapnya

KIKA Minta Kemendikbudristek hingga Komnas HAM Investigasi Pencopotan Dekan FK Unair

8 jam lalu

KIKA Minta Kemendikbudristek hingga Komnas HAM Investigasi Pencopotan Dekan FK Unair

KIKA mendesak Kemendikbudristek, Ombudsman RI, dan Komnas HAM untuk menginvestigasi pencopotan Budi Santoso sebagai Dekan FK Unair

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memulihkan Data yang Terkena Serangan Siber

15 jam lalu

Begini Cara Memulihkan Data yang Terkena Serangan Siber

Pusat Data Nasional yang diretas menunjukkan pentingnya perlindungan dan pemulihan data yang terkena serangan siber.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Cerita Karyawan Indofarma yang Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun, Jawaban Presiden Jokowi soal Budi Arie Didesak Mundur

16 jam lalu

Terpopuler: Cerita Karyawan Indofarma yang Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun, Jawaban Presiden Jokowi soal Budi Arie Didesak Mundur

Karyawan Indofarma Group terus menuntut pihak direksi agar membayarkan gaji bulan Juni 2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan.

Baca Selengkapnya

Kunci Akses Data PDNS Telah Tersedia Disertai Ancaman Terbaru Geng Hacker untuk Kominfo

22 jam lalu

Kunci Akses Data PDNS Telah Tersedia Disertai Ancaman Terbaru Geng Hacker untuk Kominfo

Geng ransomware Brain Cipher menepati janjinya memberikan kunci dekripsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) untuk Kementerian Kominfo

Baca Selengkapnya