TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi lantaran tidak bisa bekerja dengan baik dalam mengelola tugasnya. Budi Arie disorot buntut terjadinya peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2.

Peretasan tersebut menyebabkan lumpuhnya ratusan instansi pemerintah. “Jadi bisa menyebabkan sosok tidak berprestasi itu dipertahankan. Titik poinnya kan harusnya tanggung jawab dan tugasnya,” kata Direktur Indonesia Political Review itu saat dihubungi Tempo pada Jumat, 28 Juni 2024.

Budi dilantik Jokowi menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023 menggantikan Johnny Gerard Plate yang dicopot setelah ditangkap oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi proyek pengadaan tower Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti. Usai dilantik, Budi Arie mengaku optimistis bisa menghadapi dan menyelesaikan empat tantangan Kominfo dalam satu tahun masa jabatannya.

Empat tantangan tersebut adalah penyediaan infrastruktur digital, membereskan platform-platform yang meresahkan masyarakat, membangun ekosistem digital, dan membangun narasi Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024 dengan bimbingan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Kami harus tetap melihat optimisme ke depan karena bandwith untuk rakyat itu menjadi penting. Jangan sampai rakyat Indonesia tidak memiliki akses untuk menikmati atau melaksanakan akses terhadap digitalisasi dengan perkembangan yang begitu pesat,” ujar Budi.

Hampir setahun menjabat, seperti apa kinerja Menkominfo Budi Arie menghadapi dan menyelesaikan empat tantangan di kementeriannya tersebut?

1. Tantangan penyediaan infrastruktur digital

Kemenkominfo terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur digital. Budi Arie menyatakan enam program strategis berkaitan dengan infrastruktur digital telah tuntas pada 2023 dan 2024. Antara lain digitalisasi penyiaran televisi nasional melalui migrasi siaran televisi analog menjadi digital atau Analog Switch Off (ASO).

“Dengan mendistribusikan Set Top Box kepada lebih dari 1,3 juta rumah tangga miskin,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Budi juga menyatakan Program Penyediaan Layanan Mobile Broadband 4G melalui Pembangunan BTS telah selesai di 6.672 lokasi. Selain itu, saat ini pemanfaatan atau utilisasi Palapa Ring juga telah beroperasi penuh serta perampungan pembangunan Pusat Pengujian Perangkat Berstandar Internasional dan Spektrum Frekuensi Radio, Indonesian Digital Test House (IDTH).

<!--more-->

Kemenkominfo juga telah membangun PDN di dua lokasi, yakni Cikarang dan Batam sebagai pendukung konsolidasi data nasional. Namun, baru-baru ini PDN Sementara 2 di Surabaya justru dilaporkan diretas malware Ransomware. Kebocoran data tersebut menyebabkan kelumpuhan ratusan instansi pemerintah. Kejadian ini menjadi momok bagi Budi Arie dan membuatnya didesak mundur.

Adapun PDN Sementara 2 dikelola Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSN) mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Gangguan itu mengakibatkan layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran.

2. Tantangan membereskan platform-platform yang meresahkan masyarakat

Kemenkominfo tercatat getol memblokir platform yang meresahkan masyarakat seperti situs judi online. Pada Januari 2024 lalu, selama 167 hari masa jabatan, berhasil memutus akses lebih dari 800 ribu konten judi online berupa situs, IP, aplikasi, dan file sharing. Capaian tersebut setara dengan akumulasi pemblokiran konten judi online yang telah dilakukan selama lima tahun sebelumnya.

Sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023 total konten judi online telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Rinciannya, 596.348 situs dan IP, 173.134 platform Meta, 29.257 akun platform file sharing, 5.993 platform Google dan Youtube, 367 platform X, 170 platform Telegram, 15 platform TikTok, 8 platform App Store, dan 1 platform Snack Video.

Kendati giat melakukan pemblokiran, hal itu tampaknya tak berdampak pada fenomena judi online, yang justru kian marak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan perputaran uang judi online di Indonesia terus meningkat berdasarkan catatan dalam kurun tiga tahun terakhir. Terbaru, dalam kurun triwulan pertama 2024, total transaksi mencapai Rp 600 triliun.

Belakangan Presiden Jokowi sampai membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online untuk menangani fenomena. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, hal ini tentu menjadi tanda tanya terkait kinerja pemberantasan judi online yang merupakan bidang Kemenkominfo.

Ujang menduga datanya soal pemain judi online itu ada. Tapi tidak pernah ditindak. “Malah Jokowi bikin satgas pemberantasan judi online. Mestinya Menkominfo dulu bertindak, kenapa nggak berdaya?” katanya.

3. Tantangan membangun ekosistem digital

Ada tiga upaya strategis yang ditempuh Kemenkominfo dalam membangun ekosistem digital; pemutusan akses dan take down konten pelanggaran, terlibat di dalam berbagai forum internasional sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam penguatan tata kelola Internet global, dan melaksanakan penyusunan regulasi sebagai penguatan tata kelola ekosistem digital yang aman dan inklusif.

Sejak 17 Juli-14 November 2023, Kemenkominfo tercatat melakukan pemutusan akses dan take down 962.719 konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kominfo juga hadir dan menyuarakan posisi Indonesia mengenai tata kelola global dalam AI Safety Summit. Kemenkominfo juga melaksanakan penyusunan regulasi sebagai penguatan tata kelola ekosistem digital yang aman dan inklusif.

<!--more-->

“Mulai dari revisi UU ITE, penyusunan aturan turunan UU Perlindungan Data Pribadi, sampai formulasi Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Pedoman Etika AI, sedang difinalisasi,” tutur Wakil Menkominfo Nezar Patria November tahun lalu.

Di sisi lain, salah satu strategi pembangunan ekosistem digital terkait penguatan tata kelola ekosistem digital yang aman, ada yang menuai polemik. Sejumlah pasal dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran menuai polemik. Dokumen tertanggal 27 Maret 2024 itu dikritik karena ada pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) menjadi pasal yang paling disorot lantaran memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Berikut bunyi pasal 50 B ayat 2 huruf (c) tersebut: “Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:...(c.) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.”

4. Tantangan membangun narasi Pemilu Damai 2024

Untuk menciptakan Pemilu Damai 2024, Kemenkominfo menerapkan strategi diseminasi informasi dalam tiga periode, yaitu pra-pemilu, saat pemilu, dan pascapemilu sejak 14 Oktober 2022. Penyebaran informasi tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai isu pemilu antara lain peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih.

“Selain itu juga untuk mengantisipasi SARA, anti perpecahan atau polarisasi. Dan terpenting menangani hoaks untuk menjaga ruang digital tetap damai,” kata Budi dalam Jumpa Media terkait Pemilu Damai 2024 di Jakarta, pada Senin, 2 Oktober 2023.

Menurut Budi, diseminasi informasi periode pra-pemilu berfokus pada ajakan anti golput dan berpartisipasi dalam pemilu untuk mendorong seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya. Pada periode saat pemilu, diseminasi yang disampaikan Kemenkominfo berfokus pada ajakan untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif sampai proses pemungutan dan penghitungan selesai.

“Dan terakhir, pesan pada periode pasca pemilu berfokus pada ajakan untuk menjaga persatuan dalam menyikapi hasil pemilu,” ujarnya.

Meski Kemenkominfo mempromosikan Pemilu Damai 2024, di sisi lain Budi justru diketahui mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 lalu. Dukungan tersebut dianggap melanggar netralitas seorang pejabat publik. Karena itu, Budi Arie didesak mundur dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. “Pejabat publik diamanatkan bekerja untuk publik, bukan sibuk mendukung capres. Apalagi Menkominfo merupakan jabatan strategis yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil,” kata Hasanuddin pada Kamis, 19 Oktober 2023.

TB Hasanuddin menilai keberpihakan Budi Arie terhadap salah satu capres sangat berpeluang menimbulkan praktik abuse of power lewat posisinya sebagai Menkominfo. Terlebih, kata dia, Kemenkominfo memiliki kemampuan untuk mengendalikan konten digital yang beredar di masyarakat. Hal ini berpotensi digunakan sebagai alat propaganda dan manipulasi informasi untuk memenangkan kandidat yang didukungnya.

EKA YUDHA SAPUTRA | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | M. RAFI AZHARI | DANIEL A. FAJRI | NOVALI PANJI NUGROHO | MENPAN.GO.ID | KOMINFO.GO.ID

Pilihan Editor: Kata Ma'ruf Amin soal Budi Arie Didesak Mundur sebagai Menkominfo