TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Seruan terhadap Budi Arie mundur dari jabatannya imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) bermunculan.

SafeNet menggagas petisi di laman change.org bertajuk ‘PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!’ pada 26 Juni 2024. Sampai pukul 18.50 WIB, jumlah orang yang menandatangani petisi ini sebanyak 8.891 orang.

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data. Pusat Data Nasional mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Ujang Komarudin mengatakan, karena Budi Arie tidak bisa bekerja dengan baik mengelola tugasnya. Meskipun dia memahami posisi menteri ini jabatan politik. “Jadi bisa menyebabkan sosok tidak berprestasi itu dipertahankan. Titik poinnya kan harusnya tanggung jawab dan tugasnya,” kata Direktur Indonesia Political Review itu saat dihubungi pada Jumat, 28 Juni 2024.

Ujang tidak mau berspekulasi mengenai kepastian Jokowi mencopot Budi Arie. Namun dia mencontohkan kasus lain seperti sindikat judi online. Ujang menduga datanya soal pemain judi online itu ada. Tapi tidak pernah ditindak. “Malah Jokowi bikin satgas pemberantasan judi online. Mestinya Menkominfo dulu bertindak, kenapa nggak berdaya?” katanya.

Menanggapi petisi Safenet, Budi Arie menilai itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara. “Ah no comment, itu hak masyarakat untuk bersuara,” ujarnya usai rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.

Budi mengaku masih fokus membereskan masalah peretasan PDN tersebut. Ia memastikan sejauh ini tidak ada kebocoran data karena serangan yang menuntut uang tebusan atau ransomware itu. "Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," ujar pendiri Projo, kelompok relawan terbesar pendukung Jokowi, yang menjadi Menkominfo sejak 17 Juli tahun lalu.

Selanjutnya, Budi Arie menghindar...

<!--more-->

Budi Arie dan Kepala BSSN Menghindar soal PDN

Presiden Jokowi menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, mengenai peretasan PDN. Menkominfo Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian menghindari wartawan Istana Kepresidenan usai rapat dengan Jokowi mengenai peretasan PDN.

Rapat internal soal PDN itu berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Budi Arie dan Hinsa sempat melalui pintu depan Istana Negara sebelum bertemu Jokowi. Mereka mengatakan akan memberikan keterangan usai rapat. Namun Mobil RI 36 yang dimiliki Menkominfo serta mobil dinas Kepala BSSN tidak lagi terparkir di halaman depan Istana Negara hinggap Pukul 16.00 WIB.

Hanya ada keterangan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh yang menyebut Presiden Jokowi meminta untuk segera mengaudit tata kelola PDN usai diretas. Kepala BPKP mengaku belum bisa membeberkan jumlah instansi yang bakal diaudit sehubungan peretasan PDN.

Tidak ada timeline yang jelas mengenai proses audit yang diminta Jokowi. "Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik),” kata Yusuf usai Rapat.

Pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut. Namun Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya tidak bisa dipulihkan. "Data yang kena, tidak bisa dipulihkan lagi.. Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki," kata Herlan di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Budi Arie menyatakan tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. "Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis, 28 Juni 2024.

Menkominfo mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Pihaknya menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.

Pilihan Editor: Reaksi Parpol KIM Soal Jokowi Sodorkan Kaesang untuk Pilgub Jakarta