DPR Segera Sahkan 26 RUU Kabupaten/Kota

Kamis, 27 Juni 2024 16:00 WIB

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR RI menyepakati 26 Rancangan Undang-Undang RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, dan Sumatera Barat dalam pembahasan tingkat I. Selanjutnya, 26 RUU Kabupaten/Kota itu akan disahkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu rapat paripurna DPR.

Sejumlah RUU tersebut disahkan dalam rapat Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan DPD RI. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024 itu.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyatakan RUU Kabupaten/Kota itu terdiri dari 3 bab dan 10 pasal. “Bab 1 ketentuan umum terdiri dari dua pasal yang mengatur antara lain: Satu, definisi provinsi, kabupaten dan kecamatan. Dua, tanggal pembentukan kabupaten sesuai dengan UU awal pembentukannya,” kata Doli dalam rapat.

Sementara bab II terdiri dari empat pasal yang mengatur cakupan wilayah, batas wilayah, serta ibu kota dan karakteristik kabupaten. Adapun bab III berisikan ketentuan penutup.

Doli kemudian meminta persetujuan anggota Komisi II untuk mengesahkan 26 RUU Kabupaten/Kota tersebut. “Apakah kita setuju 26 RUU ini kita putuskan pada tingkat I dan kita teruskan untuk diambil putusan tingkat II?” tanya Doli yang dijawab setuju oleh anggota dewan lainnya.

Advertising
Advertising

Adapun ke-26 kabupaten/kota tersebut meliputi tiga kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Utara. Sementara itu, di Provinsi Jambi ada Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Jambi.

Ada juga empat kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, ada Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara di Provinsi Sumatera Barat ada 14 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kota Padang.

Pilihan Editor: Kata Warga Dumai Riau usai Dapat Kaos dari Jokowi: Senang, Gemetaran

Berita terkait

DPR Tak Sepakat Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

6 jam lalu

DPR Tak Sepakat Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus

Menurut Ace, keputusan pengalihan kuota haji tambahan tak sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag

Baca Selengkapnya

KPK Sudah Tetapkan 100 Tersangka Korupsi Sepanjang 2024

17 jam lalu

KPK Sudah Tetapkan 100 Tersangka Korupsi Sepanjang 2024

KPK mengungkapkan sudah ada 100 orang tersangka kasus korupsi yang diproses selama 2024 berdasarkan data per 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Deretan Kritik DPR Atas Serangan Ransomware, Kominfo Diminta Untuk Membentuk Satgas

2 hari lalu

Deretan Kritik DPR Atas Serangan Ransomware, Kominfo Diminta Untuk Membentuk Satgas

DPR memberikan kritik terhadap insiden serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Baca Selengkapnya

Tindakan Fraksi PAN DPR Bila Ada Anggotanya Terlibat Judi Online

3 hari lalu

Tindakan Fraksi PAN DPR Bila Ada Anggotanya Terlibat Judi Online

PAN meminta PPATK memberikan daftar nama Anggota DPR dan DPRD yang terkait judi online kepada seluruh fraksi.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

3 hari lalu

Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

Komisi I DPR berpendapat keamanan siber adalah isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

3 hari lalu

PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

PAN menyatakan tidak sepakat atas pembentukan pansus haji yang diusulkan Tim Pengawas Haji DPR.

Baca Selengkapnya

Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

3 hari lalu

Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

Usai terjadi serangan siber, BSSN mengungkap hanya dua persen data di PDNS yang di-backup oleh Kemenkominfo.

Baca Selengkapnya

BSSN Pertimbangkan Bantuan dari 10 Negara Atasi Serangan Siber PDN

4 hari lalu

BSSN Pertimbangkan Bantuan dari 10 Negara Atasi Serangan Siber PDN

BSSN menyebut belum bisa menangkap pelaku atau hacker yang menyerang PDN lantaran baru menemukan indikasi-indikasinya dan masih menunggu hasil forensik.

Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

4 hari lalu

Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

Data 82 anggota DPR yang ditengarai terlibat judi online itu akan diserahkan ke Majelis Kehomatan Dewan

Baca Selengkapnya

Keamanan dan Kelayakan Obat di Masyarakat Harus Terjamin

4 hari lalu

Keamanan dan Kelayakan Obat di Masyarakat Harus Terjamin

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti persoalan pengawasan terhadap peredaran obat. Menurutnya masih ada peredaran obat ilegal di Indonesia

Baca Selengkapnya