TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komisaris Jenderal Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan tidak ada serangan teroris di Indonesia sepanjang 2023.

Menurut Rycko, situasi di Indonesia cenderung aman dari ancaman teror sejak 2023 hingga Juni 2024. “Alhamdulillah tidak terjadi satu pun serangan aksi terorisme di Indonesia atau yang biasa kita sebut zero terrorist attack,” kata dia saat BNPT menghadiri rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024.

Rycko menyebut penegakan hukum yang dibantu oleh Densus 88 Polri dan TNI ikut berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Dia pun mengapresiasi kedua lembaga itu serta dukungan seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam menghalau ancaman terorisme.

Lulusan terbaik Akpol 1988 ini mengklaim kondisi tersebut lebih baik dibanding negara-negara lain yang justru mengalami peningkatan tensi ancaman terorisme. Dia memberi contoh Filipina, Malaysia, Nigeria, Kamerun, Somalia, Yaman, hingga Rusia.

Rycko berujar posisi Indonesia di Global Terrorism Index (GTI) juga terus membaik. Dia menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada di posisi ke-31 negara dengan ancaman teror tertinggi. Sebelumnya, Indonesia menempati posisi ke-24 pada 2022 dan 2023.

Namun, perwira polisi yang ikut melumpuhkan gembong teroris Dr Azahari itu mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lengah dan cepat berpuas diri. “Dalam teori gunung es, kondisi ini merupakan fenomena yang muncul di atas permukaan. Sementara itu, di bawah permukaan terjadi peningkatan konsolidasi sel-sel teror,” ucap dia.

Rycko lalu menyinggung anggaran BNPT yang terus mengalami penurunan alokasinya di APBN. “Seiring dengan perkembangan fungsi tugas yang luas sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, dan peningkatan ancaman kejahatan radikal terorisme, berbanding terbalik dengan anggaran BNPT yang mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 430 miliar,” kata Rycko kepada Komisi III DPR.

Sebelumnya, BNPT pernah mengajukan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 kepada Komisi III DPR dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Tambahan anggaran ini disebut diperlukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Rycko ketika itu mengatakan bahwa dukungan anggaran akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas dua program prioritas nasional. "Melalui dua prioritas nasional BNPT yaitu program deradikalisasi luar lapas dan program kegiatan kesiapsiagaan nasional," ucap dia.

Penambahan anggaran yang diusulkan BNPT adalah dari pagu indikatif 2025 sebesar Rp 626,4 miliar menjadi Rp 877 miliar. Ketika itu, Komisi III DPR menyatakan dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran dari BNPT.

Pilihan Editor: Seruan Cak Imin kepada Pemerintah atas Maraknya Judi Online