TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Grace Natalie menjelaskan maksud dari pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai turbulensi politik menjelang transisi pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Grace mengatakan pernyataan Jokowi tidak spesifik merujuk pada isu politik tertentu. “Namun di tengah ketidakpastian isu global, saat transisi pemerintahan – sebaiknya kita meminimalisir hal-hal yang bisa memicu ketidakstabilan,” kata Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia kepada Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 26 Juni 2024.

Mantan jurnalis ini mengingatkan jangan sampai hanya karena pernyataan yang kurang pas waktu, tempat, dan konteksnya, jadi menimbulkan isu dan persepsi negatif. “Isu politik dan ekonomi saling mempengaruhi,” kata Grace.

Jokowi mewaspadai soal turbulensi politik itu ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 24 Juni 2024. Kepala negara meminta secara khusus agar stabilitas politik tetap terjaga menjelang pergantian pemerintahan. Alasannya, dunia internasional akan selalu melihat gejolak politik yang terjadi.

"Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik," kata Jokowi.

"Hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada, sampaikan isu yang positif, hal-hal positif sehingga pasar menjadi yakin, pasar optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang berada pada posisi yang baik."

Pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Dia akan digantikan oleh Prabowo Subianto, yang memenangkan pemilihan presiden 2024 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Dalam proses pergantian pemerintahan, Prabowo tidak membentuk secara khusus tim transisi. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.

Adapun Prabowo hanya membentuk tim gugus tugas sinkronisasi, yang diisi internal Partai Gerindra. Gugus tugas itu dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjabat wakil ketua tim gugus tugas. Lalu anggota gugus tugas di antaranya Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.

Komitmen Prabowo Menjaga Fiskal

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bertemu di Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024, untuk membahas kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tim Prabowo dan Pemerintah mengumumkan anggaran Program Makan Bergizi gratis pada tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Airlangga jugan menyampaikan APBN 2025 akan tetap dijaga dalam Range defisit di APBN 2,29 hingga 2,82 persen PDB.

Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengatakan Program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan mempengaruhi fiskal pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis tersebut, kata Grace, merupakan bentuk nyata keberlanjutan program kemasyarakatan Presiden Jokowi pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dalam 10 tahun pemerintahannya, Pak Jokowi sudah melakukan berbagai program yang benar-benar nyata manfaatnya di masyarakat. Pemerintahan Pak Prabowo-Gibran juga akan melanjutkan program-program kemasyarakatan, terutama Program Makan Bergizi," kata Grace.


Pilihan Editor: PKS Sebut Tak Berseberangan dengan Prabowo meski Usung Anies di Pilgub Jakarta