TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program makan gratis ini adalah salah satu prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menilai alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025 tersebut masih masuk akal.

Said meyakini, meskipun alokasi anggaran bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi sudah mencapai Rp 500 triliun, tambahan alokasi anggaran untuk program makan gratis tersebut tidak akan mengganggu fiskal negara.

"Bahkan pernah kita mencapai Rp 540 triliun dan ini mencapai Rp 570 triliun, menurut saya masih make sense," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024 seperti dikutip Antara.

Menurut dia, alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut juga menjadi harapan bagi para legislator di Banggar DPR. Sebab, kata dia, isu yang berkembang soal angka anggaran untuk program tersebut sejauh ini cukup dahsyat.

"Seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini.

Said menyebutkan, dalam rapat DPR perihal rencana kerja pemerintah (RKP) beberapa waktu lalu, ada keleluasaan bagi pemerintah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan visi dan misi pemerintahan selanjutnya.

Sehingga, dalam nota keuangan pengantar dari Presiden pada Sidang Tahunan DPR RI, 16 Agustus mendatang, menurutnya angka Rp 71 triliun itu sudah bisa masuk di dalam belanja pusat.

"Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kemensos, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah," ujarnya.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Masuk Pos Cadangan

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan anggaran program makan bergizi gratis untuk sementara masuk pos cadangan yang akan dikelola oleh bendahara umum negara (BUN). Dia belum memastikan badan dan kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut.

“Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.

<!--more-->

Dia menjelaskan anggaran untuk program prioritas Prabowo itu sudah ditetapkan dalam postur anggaran tahun depan. Namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.

Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan timnya yang menyusun program itu.

“Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum, ya berarti dicadangkan dalam BUN,” ujar Sri Mulyani.

Dia mengatakan Rp 71 triliun yang ditetapkan dalam postur APBN 2025 sudah mencakup keseluruhan selama setahun program akan berjalan. Dia memastikan tidak akan ada kelebihan anggaran.

Tanggapan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan

Adapun Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono belum dapat memastikan teknis penyaluran anggaran makan bergizi gratis. Proses dan total jumlah alokasi masih dipikirkan secara internal.

Dia belum dapat menjelaskan teknisnya karena tim Prabowo masih harus mengetahui siklus APBN saat ini terlebih dahulu. “Setelah siklus APBN selesai, kami akan menjelaskan teknis dari program tersebut,” kata pria yang akrab disapa Tommy Djiwandono itu.

Anggaran untuk program makan bergizi gratis akan dikucurkan bertahap tiap tahunnya. Meski pemerintah saat ini dan tim presiden terpilih sudah menyepakati Rp 71 triliun pada 2025, Tommy mengaku belum dapat memastikan total anggaran yang akan dihabiskan untuk program tersebut secara keseluruhan selama masa jabatan Prabowo-Gibran.

ILONA ESTHERINA | ANTARA

Pilihan editor: Kata Eko Patrio dan Zulhas Soal Bacagub yang Didukung PAN di Pilgub Jakarta