KPAI Terima Aduan PPDB 2024 Jalur Afirmasi

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Devy Ernis

Senin, 24 Juni 2024 10:01 WIB

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, mengatakan lembaganya menerima aduan dari masyarat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jalur afirmasi. "Saat ini kami mendapat tiga aduan," kata Aris kepada Tempo melalui telepon ada Senin, 24 Juni 2024.

Aris menjelaskan aduan yang pertama datang dari siswa SD di Jakarta. Siswa tersebut tak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi karena tak terdata dalam sistem penerima kesejahteraan sosial. Dia menjelaskan jalur afirmasi untuk anak kurang mampu mensyaratkan peserta terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Padahal, kata Aris, siswa tersebut berhak karena masuk kategori tidak mampu.

Di sisi lain, Aris mengatakan ada siswa yang semestinya tak berhak masuk DTKS malah bisa daftar melalui jalur afirmasi. Hal itu membuat jalur ini jadi tak tepat sasaran. "Mereka ini tidak bisa memanfaatkan jalur itu. Kenapa? karena tidak terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) padahal mestinya mereka berhak," ujarnya.

Selain di Jakarta, laporan lainnya juga datang dari Medan, Deli Serdang dan Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Laporan dari dua daerah itu menyangkut hambatan pada siswa disabilitas.

"Banyak sekolah yang kemudian belum siap menerima anak-anak yang inklusi. Padahal mereka juga punya hak untuk mengakses layanan pendidikan," ujarnya.

Advertising
Advertising

Menurut dia, akses dan fasilitas di berbagai jenjang sejumlah sekolah untuk anak disabilitas masih minim. Sekolah itu, kata Aris, kebanyakan berada di luar Pulau Jawa. Semestinya, seluruh pemangku kepentingan dari sekolah, pemerintah daerah, hingga pusat lebih memperhatikan hal itu.

"Akses pendidikan untuk anak disabilitas ini hampir di semua jenjang beberapa daerah yang saya sebut di luar Jawa mereka belum siap menerima anak-anak penyandang disabilitas. padahal aturannya harus memberikan akses," katanya.

Aris mengatakan bagi masyarakat yang menemukan ketikdakadilan atau hambatan di PPDB dapat melapor ke KPAI melalui website www.kpai.co.id dan kontak 08111772273. Adapun pada PPDB 2013, KPAI menerima enam aduan.

Pilihan Editor: Susi Pudjiastuti Masuk Radar Pilgub Jabar, PDIP: Pertarungan Semakin Menarik

Berita terkait

6 Dampak Serangan Ransomware ke Server PDNS

3 jam lalu

6 Dampak Serangan Ransomware ke Server PDNS

Dari layanan publik sampai data bocor, apa saja dampak dari diretasnya server PDNs?

Baca Selengkapnya

Kesempatan Terakhir PPDB Jakarta dan Fitur-fitur Windows Defender di Top 3 Tekno

5 jam lalu

Kesempatan Terakhir PPDB Jakarta dan Fitur-fitur Windows Defender di Top 3 Tekno

Selain kesempatan terakhir PPDB Jakarta dan Windows Defender, ada juga perkiraan hujan di musim kemarau sepekan ke depan.

Baca Selengkapnya

Cara PPDB 2024 Menetapkan Wilayah Zonasi di Daerah

6 jam lalu

Cara PPDB 2024 Menetapkan Wilayah Zonasi di Daerah

Di depok, misalnya, salah satu orang tua merasa kecewa lantaran anaknya tak lolos PPDB 2024 jalur zonasi di SMAN 4 Kota Depok.

Baca Selengkapnya

Pantau Kasus Kematian Afif Maulana, KPAI Ungkap Korban Lain Ada yang Disundut Rokok dan Disetrum

22 jam lalu

Pantau Kasus Kematian Afif Maulana, KPAI Ungkap Korban Lain Ada yang Disundut Rokok dan Disetrum

KPAI telah menemui keluarga Afif Maulana, bocah yang diduga mengalami penyiksaan oleh polisi di Padang, Sumatera Barat.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta 911 Peserta PPDB di Sumsel Dicoret, Ini Alasannya

23 jam lalu

Ombudsman Minta 911 Peserta PPDB di Sumsel Dicoret, Ini Alasannya

Apa alasan Ombudsman meminta anulir hasil PPDB Sumsel?

Baca Selengkapnya

Kesempatan Terakhir PPDB Jakarta SD-SMA Besok, Tak Semua Sekolah Bisa Dituju

1 hari lalu

Kesempatan Terakhir PPDB Jakarta SD-SMA Besok, Tak Semua Sekolah Bisa Dituju

Bagi yang masih berburu sekolah negeri lewat PPDB Jakarta, tersisa peluang untuk memperebutkan sisa kuota 1-2 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

KPAI Minta PPDB Jalur Zonasi Dievaluasi

2 hari lalu

KPAI Minta PPDB Jalur Zonasi Dievaluasi

KPAI meminta pemerintah mengevaluasi PPDB Zonasi.

Baca Selengkapnya

Silang Pendapat soal Calon Siswa SMAN 4 Kota Depok Tak Lolos PPDB Zonasi

3 hari lalu

Silang Pendapat soal Calon Siswa SMAN 4 Kota Depok Tak Lolos PPDB Zonasi

Aksi unjuk rasa sejumlah emak-emak dan relawan DKR terjadi di SMAN 4 Depok, karena ada calon siswa yang tak lolos PPDB zonasi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan SMAN 4 Depok soal Siswa Miskin Tak Lolos PPDB Zonasi

3 hari lalu

Penjelasan SMAN 4 Depok soal Siswa Miskin Tak Lolos PPDB Zonasi

Sejumlah emak-emak dan relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melakukan demo di SMAan 4 Depok karena ada anaknya yang tak lolos PPDB zonasi.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR RI Bentuk Tim Investigasi PPDB Jalur Siluman

3 hari lalu

Komisi X DPR RI Bentuk Tim Investigasi PPDB Jalur Siluman

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinannya atas temuan 'Siswa Titipan Masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Siluman' yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional. Hetifah menekankan pentingnya integritas dalam proses PPDB dan mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas.

Baca Selengkapnya