TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan mengatakan tingkat kepuasan tinggi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bukti apresiasi dari masyarakat. Jokowi disebut akan melanjutkan konsistensi kepemimpinan menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

Sigi yang dirujuk oleh Istana adalah Hasil Survei Litbang Kompas yang dimuat pada Kamis, 20 Juni 2024. Survei itu menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dari angka 73,59 persen pada Desember 2023; menjadi 75,6 persen pada Juni 2024.

“Terima kasih atas kepercayaan, apresiasi dan dukungan yang diberikan berbagai elemen masyarakat kepada Presiden dan seluruh jajaran pemerintah. Hasil survei Litbang Kompas merupakan bukti apresiasi masyarakat atas kerja keras Pemerintah,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat kepada Tempo, pada Jumat, 21 Juni 2024.

Ari menyoroti, di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global, tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat tidak membuat pemerintah cepat berpuas diri. Stafsus Jokowi menyebut justru apresiasi yang semakin positif akan dijadikan tambahan energi dan motivasi untuk terus menuntaskan agenda prioritas pembangunan dan memastikan kinerja pemerintah di semua sektor harus semakin baik.

Presiden Jokowi, kata Ari, berkomitmen untuk terus bekerja maksimal, serta tetap konsisten menjalankan kepemimpinan yang merakyat, dekat dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kepentingan nasional. “Meski masa jabatan akan berakhir, Presiden Jokowi tetap berada di tengah masyarakat, untuk memastikan agenda prioritas berjalan dengan baik dan berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di seluruh pelosok tanah air,” kata Ari.

Tingkat kepuasan Jokowi terus meningkat di tengah dugaan kecurangan pemilu yang berlangsung pada Februari 2024. Presiden juga dituding membangun dinasti politik di akhir masa jabatannya, dengan mendorong Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, dengan putusan kontroversial di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman - Ipar Jokowi.

Dalam fakta persidangan sengketa Pilpres 2024, politisasi bansos dan mobilisasi aparatur disinggung dan diperkuat lewat dissenting opinion dari tiga hakim MK. Kendati demikian Jokowi dinyatakan tidak terbukti melakukan intervensi dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan tak populer juga belakangan menjadi pusat perhatian di masa akhir pemerintah Jokowi seperti keputusan untuk memotong tiga persen gaji pegawai swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Taperas. Koalisi Sipil juga mengkhawatirkan revisi UU Polri dan UU TNI yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang polisi dan ikut campur militer dalam bidang sipil.

Pilihan Editor : Sandiaga Persilakan Ketua Umum Dievaluasi Asal Sesuai Aturan