INFO NASIONAL - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, menyerahkan hasil audit Kantor Akuntan Publik atau KAP lima Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Unit Pengelola Keuangan (UPK) Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kabupaten Serang di Pendopo8 Bupati pada Selasa, 11 Juni 2024.

Kelima BUMDesma itu adalah BUMDesma UPK LKD Ciruas, Ciomas, Padarincang, Bojonegara, dan BUMDesma UPK LKD Mancak. Dari lima BUMDesma yang diaudit kantor akuntan publik atau KAP Tri Bowo Yulianti tersebut empat (4) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

”Saya datang ke sini tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Serang terutama Ibu bupati yang telah berhasil mengkonsolidasi BUMDesma LKD,” ujar Abdul Halim.

BUMDesma UPK LKD, Abdul Halim melanjutkan, merupakan transformasi dari UPK Eks PNPM Mandiri Pedesaan yang berjalan sampai 2014 namun tidak mempunyai badan hukum atau payung hukum yang jelas.

Kondisi ini berubah setelah undang-undang Omnibus Low atau UUCK berlaku, bahwa BUMDesma adalah badan hukum. ”Setelah itulah kita terus memvalidasi sampai pada tahapan audit oleh akuntan publik, nah kata kuncinya di sini,”katanya.

Abdul Halim bersyukur, 27 BUMDesma UPK LKD 5 di Kabupaten Serang sudah diaudit oleh KAP, dan empat di antaranya meraih Opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dan 1 WDP wajar dengan pengecualian.

“Ini sangat luar biasa. Kabupaten Serang paling berhasil se-Indonesia, bukan hanya se-Pulau Jawa. Karena di Jawa Timur sudah ada yang diaudit tetapi satu kabupaten cuma satu BUMDesma. Jadi se-Jawa Timur itu baru tiga kabupaten yaitu Bojonegoro, Pasuruan dan Malang,” ucapnya.

Sedangkan di Kabupaten Serang terdapat lima BUMDesma di satu kabupaten. Prestasi ini menyebabkan Abdul Halim berkeinginan datang dan menyerahkan langsung hasil audit KAP untuk memberikan apresiasi kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan para Direktur BUMDesma. Dia berharap percepatan dan kecepatan juga terus dilakukan.

“Kami dari Kementerian Desa berharap (di Kabupaten Serang) lahirnya bank desa yang merupakan sebuah usaha perbankan dilakukan atas kerja sama antar hum desa bersama LKD atau lembaga keuangan desa. Hum desa khusus menangani lembaga keuangan desa, kalau nanti hum desa se Kabupaten Serang ini melakukan audit, mereka berhak untuk mendapatkan kredit,” tutur dia.

Adapun sumber kredit itu dapat berasal dari kebijakan pemerintah pusat meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun BUMN. Terlebih, jika semua berkolabrasi membentuk bank desa dengan pendampingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dia meyakini dampaknya sangat luar biasa untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa. “Karena menukik langsung pada lokus,” ucap Abdul Halim.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan terima kasih kepada Menteri dan jajarannya. “Ini jawaban penantian kami, para pengurus UPK Eks PNPM dengan jajaran Pemda Serang yang pada 2014 UPK BUMDesma tidak dilanjutkan programnya,” kata dia.

Tatu mengatakan, adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam rangka menuju audit exsternal BUMDesma LKD oleh KAP yang telah dilakukan dengan melakukan pelatihan laporan keuangan, serta pembiayaan secara mandiri masing-masing BUMDesma. ”Sedangkan untuk narasumber kami mengundang dari Tim PK Stan pada Maret 2023,” katanya.

Sedangkan terkait harapan Mendes PDTT cikal bakal akan terbentuk bank desa, Tatu meyakini jika saat ini BUMDesma berbadan hukum sehingga semua bisa mengakses secara bantuan keuangannya.

”Insya Allah ini akan makin menjadi besar dan menjadi sandaran usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Serang. terima kasih Pak Menteri Bu Dirjen dan jajaran kemendes mohon terus dukungannya dan arahan pak menteri kepada kami,” kata Tatu. (*)