TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengklaim tidak ada kaitan Istana dengan proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024.

Moeldoko menyangkal ada arahan dari Istana ke penegak hukum. "Arahan apalagi?"

Hasto diperiksa KPK pada Senin 10 Juni 2024 dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Proses hukum Hasto terjadi di tengah sikap Sekjen PDIP yang kerap kritis terhadap kebijakan Istana maupun langkah politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi, termasuk soal kecurangan pemilu.

Dalam pemeriksaan yang digelar di Gedung Merah Putih pekan lalu, Hasto menjalani pemeriksaan selama empat jam. Bahkan, penyidik menyita ponsel dan catatan agenda Sekjen PDIP itu untuk barang bukti.

Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto Kristiyanto mengklaim kasus Harun Masiku kembali mencuat karena sikap PDIP yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Ronny mengklaim memiliki bukti soal pernyataannya itu.

"Kami mempunyai grafik, di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses Pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikkan," kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Juni 2024.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Pilihan Editor: Bawaslu Waspadai Kampanye Caleg dan Politik Uang Jelang PSU