TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tidak menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun Keppres itu belum diterbitkan hingga sekarang.

"Saya sih husnuzan enggak gitu ya," kata HNW saat ditemui dalam acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024.

Malau saat ini telah ada Undang-Undang (UU) IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), menurut Wakil Ketua MPR itu, pemindahan ibu kota masih memerlukan Keppres. Selain itu, dia turut mengungkap bahwa pelantikan Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, juga tidak dilakukan di IKN.

"Sampai hari ini belum ada Keppresnya. Bahkan nanti pelantikan presiden terpilih pun bukan di Nusantara, tapi di Jakarta," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mendorong kadernya bersiap memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta walau wacana pemindahan ibu kota negara masih bergulir.

"Walaupun ibu kota sudah berpindah ke sana jangan sampai lepas nih Jakarta, harus tetap dipegang PKS. Insyaallah," ujarnya.

Sebelumnya, PKS prihatin dengan mundurnya Ketua Otorita Ibu Kota Negara (Otorita IKN) Nusantara Bambang Susantono beserta wakilnya, Dhony Raharjoe dari jabatan mereka. Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama, pengunduran diri keduanya menjadi pukulan telak untuk Otorita IKN.

Suryadi mengatakan Bambang dan Dhony adalah dua orang yang memiliki peran krusial dalam Otorita IKN. “Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis pada Senin, 3 Juni 2024.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan editor: Relawan Anies Buka Suara soal Ide Duet Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta