TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan partainya tak meragukan kompetensi mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta. Dia optimis Anies memiliki kapabilitas untuk berkontestasi mengingat bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pernah menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

"Kami sudah tahulah kualitas Pak Anies, sudah jadi calon presiden kok," kata Syaikhu usai menghadiri acara Tebar Kurban di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Selasa, 18 Juni 2024.

Adapun Anies telah mengantongi dukungan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jakarta. Anies juga telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di tingkat DPW. Sekarang, restu untuk Anies masih dipertimbangkan oleh DPP PKS.

Syaikhu menyampaikan bahwa kini partainya tak perlu menggelar UKK tambahan untuk Anies. Dia menyatakan bahwa PKS sudah mengenal Anies dengan baik.

"Enggak perlu, kami enggak buka pendaftaran dan interview. Orang udah deket, kami sudah paham betul," tuturnya.

Tak sampai di situ, Syaikhu juga mengatakan bahwa partainya belum memikirkan nama lain selain Anies, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil atau RK. Dia menyebut sejauh ini sinyal positif PKS hanya diberikan untuk Anies.

"Kemampuan Anies juga sudah ketahuan," ucapnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan Anies Baswedan, sudah menjalani UKK di tingkat DPW PKS DKI Jakarta. Dengan demikian, Anies sudah masuk di dalam daftar antrean calon gubernur yang diusulkan oleh PKS.

"Sampai hari ini yang mengusulkan memang DPW," kata HNW saat ditemui dalam acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024.

Lebih lanjut, HNW menyampaikan, jika seandainya PKS mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta, maka kader PKS akan diutamakan sebagai calon wakil gubernur.

"PKS sangat mampu untuk menjadi mendampingi cawagub yang nanti kita sepakati," ujarnya.

Pilihan editor: Viral Media Sosial Pengganti X, Menkominfo Sebut Elaelo Bukan Resmi dari Pemerintah