Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

Editor

Imam Hamdi

Senin, 17 Juni 2024 18:28 WIB

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk Indonesia ke depan dalam sebuah tulisan yang dimuat kolom opini Majalah Newsweek pada Rabu, 12 Juni 2024. Prabowo menyampaikan beberapa kebijakan prioritasnya dalam artikel tersebut. Namun, dia sama sekali tidak menyebutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi penjelasan soal absennya IKN Nusantara dalam tulisan Prabowo. Menurut Dasco, bahasan IKN sudah tersirat dalam visi dan misi keberlanjutan Prabowo yang juga dibahas dalam artikel itu.

“Yang pertama tentunya, selalu dalam visi-misi Pak Prabowo kan juga tetap ada keberlanjutan pembangunan. Nah, tentunya itu tak lepas juga dari IKN,” kata Dasco melalui pesan suara pada Senin, 17 Juni 2024.

Dasco menyebutkan bahwa proyek IKN juga sudah diatur melalui undang-undang. Maka dari itu, kata dia, Prabowo sudah tak perlu lagi membahas atau menjelaskan komitmennya untuk pembangunan IKN Nusantara.

“Kenapa enggak dibahas lebih lanjut di artikel yang cuma tempatnya juga enggak banyak? IKN itu ada di undang-undang,” ujar Dasco. Dia pun menilai semua orang seharusnya paham bahwa UU IKN ditetapkan agar menjadi patokan dalam menjalankan pemerintahan.

Advertising
Advertising

Prabowo, kata Dasco, juga tak terlepas dari kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Begitu juga Pak Prabowo, ada undang-undangnya IKN yang mengikat,” ucap dia.

Sebelumnya, dalam artikel Newsweek yang terbit pekan lalu, Prabowo Subianto menekankan bahwa makan gratis bakal menjadi salah satu kebijakan prioritasnya saat menjalankan kepemimpinan. Prabowo, yang sekarang aktif sebagai Menteri Pertahanan, mengungkapkan bahwa kualitas hidup rakyat Indonesia merupakan prioritas baginya.

Dalam artikel tersebut, Prabowo mengatakan rakyat Indonesia adalah sumber daya nomor satu. Dia mengatakan hal kunci yang akan dilakukannya adalah membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mampu bekerja sekaligus berkembang melalui pendidikan.

“Saya mempunyai beberapa kebijakan yang ambisius, terutama jika menyangkut anak-anak; misalnya memberikan makanan gratis kepada siswa di sekolah-sekolah di seluruh negeri,” kata Prabowo.

Dalam artikel yang sama, Prabowo juga menekankan soal ketahanan pangan sebagai prioritas demi mendorong kualitas hidup rakyat Indonesia. Dia ingin membangun sektor pertanian yang modern dan berkelanjutan.

Prabowo juga menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak akan berpihak pada kekuatan besar. Dia mengatakan Afrika akan menjadi perhatian khusus.

Dalam artikel tersebut, Prabowo menyebutkan nama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, orang yang mencetuskan pembangunan IKN Nusantara, sebanyak satu kali. Tak ditemukan kata kunci IKN dalam tulisan Prabowo itu.

Pilihan editor: DPR Siapkan Pansus untuk Evaluasi Haji 2024, Ini yang Bakal Disoroti

Berita terkait

Ahmad Sahroni Sepakat dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19, Ini Alasannya

19 menit lalu

Ahmad Sahroni Sepakat dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19, Ini Alasannya

Ahmad Sahroni mengajak publik mengawal KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi bansos Covid-19.

Baca Selengkapnya

Jakarta Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, Berapa APBD-nya?

2 jam lalu

Jakarta Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, Berapa APBD-nya?

Sebagai pusat industri, perdagangan dan keuangan, Jakarta masih tetap diincar investor. Anggaran atau APBD-nya pada 2024 sebesar Rp 81.71triliun.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Diminta Jokowi untuk Audit PDN

3 jam lalu

Rekam Jejak Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Diminta Jokowi untuk Audit PDN

Kepala BPKP Yusuf Ateh diminta Jokowi untuk mengaudit PDN yang mengalami peretasan. Berikut rekam jejak Ketua Pansel KPK tersebut.

Baca Selengkapnya

Usai Bertemu Jokowi, Menpan RB Sebut Pembentukan Kementerian Disesuaikan dengan Kebutuhan Prabowo

3 jam lalu

Usai Bertemu Jokowi, Menpan RB Sebut Pembentukan Kementerian Disesuaikan dengan Kebutuhan Prabowo

Menpan RB Azwar Anas mengatakan pada prinsipnya, pembentukan kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden Terpilih Prabowo

Baca Selengkapnya

Respons BPKP Usai Diminta Jokowi Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional

3 jam lalu

Respons BPKP Usai Diminta Jokowi Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional

Kepala BPKP merespons permintaan Jokowi untuk mengaudit Pusat Data Nasional yang mengalami peretasan. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Gerindra Tepis Kabar Jokowi Sodorkan Nama Kaesang untuk Maju Pilkada 2024

5 jam lalu

Gerindra Tepis Kabar Jokowi Sodorkan Nama Kaesang untuk Maju Pilkada 2024

Waketum Gerindra Habiburokhman menepis kabar Presiden Jokowi menyodorkan nama putranya, Kaesang Pangarep untuk maju pilkada 2024

Baca Selengkapnya

NasDem akan Bahas Pemilihan Ketua Umum di Kongres III

6 jam lalu

NasDem akan Bahas Pemilihan Ketua Umum di Kongres III

Willy Aditya, mengatakan pemilihan ketua umum akan menjadi salah satu yang di ahas pada Kongres III Partai NasDem yang akan digelar pada 25-27 Agustus

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Sebut Pembangunan Istana dan Rumah Menteri di IKN Sudah 82 Persen

14 jam lalu

Basuki Hadimuljono Sebut Pembangunan Istana dan Rumah Menteri di IKN Sudah 82 Persen

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan saat ini progres pembangunan istana dan rumah menteri di IKN mencapai 82 persen.

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Pembangunan Fisik TPPAS Legok Nangka Senilai Rp 4 Triliun Dipercepat

16 jam lalu

Luhut Dorong Pembangunan Fisik TPPAS Legok Nangka Senilai Rp 4 Triliun Dipercepat

Menteri Luhut mendorong pembangunan TPPAS Legok Nangka untuk wilayah Bandung Raya dengan nilai investasi Rp 4 triliun agar bisa dipercepat.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jokowi Mestinya Copot Budi Arie sebagai Menkominfo imbas Peretasan PDN

16 jam lalu

Pengamat: Jokowi Mestinya Copot Budi Arie sebagai Menkominfo imbas Peretasan PDN

Seruan terhadap Budi Arie mundur dari jabatannya imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) bermunculan.

Baca Selengkapnya