INFO NASIONAL - Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon sekaligus juru bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Ronald H Lekransy, membantah pemberitaan terkait jumlah anggaran pakaian Dinas Pj. Wali Kota Ambon di tahun 2023.

"Tidak benar bahwa pakaian Dinas Pj. Wali Kota Ambon itu satu pasang Rp400 juta. Bahwa Pemkot memfasilitasi pejabat daerah terkait pakaian Dinas itu benar, karena UU menjamin terkait fasilitas untuk kepala daerah, baik terkait gaji dan tunjangan, biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan biaya operasional," ujarnya, Sabtu, 15 Juni 2024.

Menurut Lekransy, semua tahapan pengusulan program atau kegiatan dan anggaran di Pemkot Ambon sudah prosedural, karena melalui suatu tahapan pembahasan Bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

"Artinya bahwa usulan anggarannya sudah melalui verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah," ujarnya.

Penjelasan terkait anggaran pakaian dinas Pj. Wali Kota sudah pernah disampaikan ke publik, sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang membuat opini diluar fakta yang sebenarnya karena setiap pemanfaatan anggaran pemerintah itu ada tahapan-tahapan pemeriksaan normatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya oleh kepala Bagian Umum Setda Kota Ambon, Herman Tetelepta, khusus untuk anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, adadua item belanja, yang terdiri atas pertama adalah belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah, dan kedua adalah belanja kain, yaitu berupa bahan.

Belanja kain ini, diantaranya belanja kain di UMKM atau para pengrajin. Misalnya kelompok tenun ikat Mayar di Wayame, itu yang menjadi penyedia kain tenun. Selain itu saat melakukan kunjungan, pameran atau Expo di luar daerah, ada kain khas dari daerah tersebut yang dibeli, selain untuk kenang-kenangan, nantinya juga akan dibuatkan pakaian untuk kepala daerah.

Dari dua item ini, selanjutnya dirincikan Tetelepta bahwa belanja penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, berjumlah Rp.197.321.848. Sementara untuk belanja kain sebesar Rp.74.353.342 untuk kepentingan expo dan lain sebagainya, sehingga totalnya mencapai Rp.272.676.290. Angka tersebut, sudah termasuk PPH dan PPn. Sehingga tidak menghabiskan pagu anggaran yg tersedia sebesar Rp400 jt. (*)