Bantu Tuntaskan Masalah Lahan untuk Pembangunan IKN, Mendagri akan Lakukan Ini

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Selasa, 11 Juni 2024 22:56 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan membantu menuntaskan permasalahan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN demi mempercepat pembangunan ibu kota baru Indonesia yang berada di Kalimantan Timur itu. Mendagri justru ingin terlibat lebih jauh dalam pembangunan IKN setelah adanya pergantian Kepala Otorita IKN.

Sebagai Mendagri, Tito mengatakan mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan IKN.

"Saya bisa menghubungkan dengan cepat (pemerintah daerah) dengan Pak Basuki (Hadimuljono, Plt Kepala Otorita IKN)," kata Tito usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 10 Juni 2024 seperti dikutip Antara.

Menurut dia, sejauh ini isu lahan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan IKN. Tito mengatakan permasalahan lahan itu pun melibatkan pemerintah daerah.

Dia menyebutkan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun, adalah salah seorang stafnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adapun Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, juga merupakan salah seorang direktur jenderal (Dirjen) di Kemendagri.

"Jadi saya memiliki hubungan emosional," kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu.

Tito Ingin Segera Pindah ke IKN

Secara pribadi, Tito mengaku ingin segera pindah ke IKN. Dia menyampaikan hal itu saat mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau progres pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 4-5 Juni lalu.

“Saya tidak sabar, kalau menunggu ingin pindah ke sini,” ujar Tito Karnavian melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 6 Juni 2024.

Tito menyatakan mau ikut pindah ke IKN di gelombang pertama. Menurutnya, IKN memberikan banyak kenyamanan, salah satunya adalah indeks polusinya yang sangat rendah. “Ini di sini kan segar, oksigen,” ujarnya.

<!--more-->

Dia menuturkan IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk di Kota Balikpapan. Dia menceritakan saat masih bertugas di Polri, dirinya juga sempat merasakan tugas ke beberapa daerah yang kadang mengharuskannya jarang bertemu keluarga. Karena itu, kepindahan ke IKN tidak terlalu membuatnya sulit.

Tito menyebut juga telah menyiapkan sekitar 200 Aparatur Sipil Negara Kemendagri untuk pindah tugas ke IKN. “Kami juga meminta, saya tidak mau paksa, yang mau, yang mau karena salah satu rangsangan kami kepada mereka di sini untuk punya pengalaman baru,” ujarnya.

Salah satu iming-iming untuk pegawainya yakni insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke IKN adalah diprioritaskan dalam promosi karier. Menurutnya, ASN yang bersedia bertugas ke IKN merupakan orang-orang petarung dan menjadi momentum penilaian.

“Ini saya sudah buka kemarin, di Kemendagri hampir 6.000-an karyawannya. Itu sudah 200 rebutan mau ke sini, dan saya sendiri saya sangat siap untuk gelombang yang pertama,” ujar Tito.

DESTY LUTHFIANI | ANTARA

Pilihan editor: Jokowi Puji Timnas Indonesia Lolos Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Berita terkait

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

1 jam lalu

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat khotbah Iduladha di hadapan Presiden Jokwoi berpesan agar manusia menyembelih sifat binatang.

Baca Selengkapnya

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

1 jam lalu

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

Kementerian ESDM menargetkan RUU EBET bisa beres sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi habis pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

2 jam lalu

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

2 jam lalu

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

Presiden Jokowi membantah tudingan melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Saat disebut cawe-cawe Pilpres 2024, lalu Jokowi juga menyangkalnya.

Baca Selengkapnya

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

6 jam lalu

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

Presiden Jokowi memerintahkan lembaga/kementerian menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

7 jam lalu

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

7 jam lalu

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dilakukan pasca putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU tersebut melanggar kode etik atas tindak pelecehan.

Baca Selengkapnya

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

8 jam lalu

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya

Baca Selengkapnya

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

8 jam lalu

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

8 jam lalu

Kilas Balik Kasus Ketua KPU Hasyim Asy'ari hingga Dipecat DKPP

DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Berikut perjalanan kasusnya.

Baca Selengkapnya