Tito Karnavian Minta Pemda Waspadai Kenaikan Inflasi Jelang Idul Adha 2024

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Imam Hamdi

Senin, 10 Juni 2024 14:49 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memantau inflasi menjelang perayaan hari raya Idul Adha 2024.

Dia juga meminta masyarakat tidak terlalu euforia meski inflasi diklaim terkendali di angka 2,84 persen pada Mei 2024. Sebab, angka itu hanya rata-rata nasional saja. Sedangkan inflasi di masing-masing daerah beragam.

"Ini angka nasional, jangan terlalu euforia, karena angka ini tidak menggambarkan kesamaan di tingkat lokal," kata Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 10 Juni 2024.

Har ini, Tito membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan Penanggulangan Tuberculosis di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Tito menyebut inflasi Indonesia di peringkat 73 dari 186 negara di dunia.

Sementara untuk peringkat pada tingkat negara G20, inflasi Indonesia berada di peringkat 14 dari 24 negara. Sedangkan, untuk negara Association of South East Asian Nations (ASEAN), inflasi Indonesia menempati peringkat 6 dari 11 negara.

Advertising
Advertising

G20 atau Group of Twenty adalah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggota 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Sebanyak 19 negara itu yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Tito membeberkan 10 daerah yang angka inflasinya tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 9 Juni 2024. Di tingkat provinsi yakni Papua Tengah, Gorontalo, Papua Barat, Riau, Sumatera Utara, Papua Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

Di tingkat kabupaten, yakni Nabire, Minahasa Selatan, Kampar, Gorontalo, Minahasa Utara, Tolitoli, Pasaman Barat, Karo, Labuhanbatu, dan Aceh Tengah. Sementara di tingkat kota, yaitu Ambon, Padangsidimpuan, Sibolga, Medan, Dumai, Pematangsiantar, Batam, Bukittinggi, Tual, dan Padang. Dia tidak menjelaskan secara rinci berapa angka inflasi masing-masing daerah itu.

Kendati demikian, Tito mengimbau kepala daerah yang angka inflasinya masih tinggi dapat lebih bekerja keras dalam melakukan pengendalian. Dia juga meminta kepala daerah mencari tahu apa penyebab tingginya inflasi, apakah dari aspek suplai atau distribusi barang.

Selain itu, Tito menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai Pemda seperti cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah. “Ini perlu mungkin saya kira pantau strategi dari Kementan (Kementerian Pertanian) atau dari daerah-daerah, bagaimana untuk mendongkrak produksi bawang merah di tempat-tempat yang selalu minus atau defisit,” ujarnya.

Tito mengatakan perlu waspada soal pemantauan inflasi terutama menjelang perayaan IdulAdha yang akan berdampak terhadap permintaan sejumlah komoditas. “IdulAdha ini pasti akan menaikkan demand atau komoditas tertentu yang bersifat temporer. Tapi di sisi lain untuk daging sapi karena banyak kurban mungkin akan banyak berlebihan, artinya kecukupan,” tuturnya.

Menurutnya, untuk daerah dengan inflasi yang tinggi diimbau agar berkoordinasi bersama pihak terkait sehingga dapat mengendalikan persoalan tersebut secara lebih baik.

Pilihan editor: Bahlil Sebut Tak Mau Paksa Ormas Keagamaan yang Tolak Izin Usaha Tambang

Berita terkait

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

4 jam lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi di Asumsi Dasar RAPBN-RKP 2025 Beda, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan perihal perbedaan persentase target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen asumsi dasar ekonomi makro 2025 dengan RKP 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

5 jam lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

7 jam lalu

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

Badan Anggaran DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025, setelah rapat bersama Menkeu, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI.

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Upaya Konkret Tekan Inflasi

7 jam lalu

Irjen Kemendagri Dorong Pemda Lakukan Upaya Konkret Tekan Inflasi

Kegiatan operasi pasar murah harus dilaksanakan dengan serius dan dilakukan secara berkelanjutan agar memiliki dampak signifikan.

Baca Selengkapnya

Pemkab Banyuasin Menggelar Operasi Pasar Murah

8 jam lalu

Pemkab Banyuasin Menggelar Operasi Pasar Murah

Operasi pasar murah menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat karena bisa membantu meringankan beban perekonomian khususnya pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Baca Selengkapnya

BPS Catat Adanya Deflasi Bulanan 0,08 Persen Pada Juni 2024, Apa Bedanya dengan Inflasi?

1 hari lalu

BPS Catat Adanya Deflasi Bulanan 0,08 Persen Pada Juni 2024, Apa Bedanya dengan Inflasi?

Kelompok yang memberikan kontribusi terbesar terhadap deflasi bulanan adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,49 persen.

Baca Selengkapnya

Harapan Para Tokoh untuk Polri pada HUT Bhayangkara ke-78

2 hari lalu

Harapan Para Tokoh untuk Polri pada HUT Bhayangkara ke-78

Berbagai harapan untuk Polri disampaikan berbagai tokoh pada HUT Bhayangkara ke-78. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Menjelang Pilkada 2024, Ini Daftar 28 Pj Gubernur di Indonesia

3 hari lalu

Menjelang Pilkada 2024, Ini Daftar 28 Pj Gubernur di Indonesia

Berikut daftar Pj Gubernur di 28 provinsi menjelang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kapolri dari Masa ke Masa, Jenderal Hoegeng Kapolri ke Berapa?

4 hari lalu

Kapolri dari Masa ke Masa, Jenderal Hoegeng Kapolri ke Berapa?

Kapolri telah berganti 25 kali. Berikut daftar sejak Kapolri pertama Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo hingga Jenderal Listyo Sigit.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Ungkap Indikator Keberhasilan Pilkada 2024, Apa Saja?

5 hari lalu

Kemendagri Ungkap Indikator Keberhasilan Pilkada 2024, Apa Saja?

Partisipasi pemilih yang tinggi penting agar legitimasi hasil Pilkada 2024 semakin kuat.

Baca Selengkapnya